PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sudah bulatnya keputusan pemerintah terhadap semua pegawai honorer non-database BKN ditanggapi Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang, Tri Andriyansyah Putra. Menurutnya, yang dimaksud pemerintah ini adalah para honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dan tidak terdata dalam database BKN.
“Kemungkinan ini yang akan dirumahkan,"ujarnya, Minggu (3/8). Mewakili para honorer kategori tersebut, Forum Honorer K2 Kota Palembang berharap pemerintah dapat berpihak kepada para honorer non-database.
"Kami tetap berharap adanya kebijakan yang mengakomodir mereka (honorer non-database, red). Paling tidak agar mereka bisa diarahkan menjadi PPPK paruh waktu, jika memang tenaga mereka memang dibutuhkan," ucapnya.
Kata Tri, harapan itu masih ada jika kebijakan yang sudah diambil pemerintah bisa ditunjau kembali. "Tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau kawan-kawan honorer non-database harus menerima keputusan ini. Sesuai UU, di tahun 2025 ini tidak ada lagi yang berstatus honorer di instansi pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, perwakilan Forum Koordinasi PPPK R4 Provinsi Sumsel, Faisal Fani, mengatakan, pertemuan dengan Pemprov Sumsel beberapa waktu lalu bertujuan untuk menyampaikan sejumlah harapan dan kendala yang dihadapi tenaga honorer. Salah satu poin utamanya terkait pengangkatan dan formasi yang belum terisi.
BACA JUGA:Ribuan Honorer R3-R4 Perlu Bersabar, Wako Palembang Tunggu Juknis Kemen PAN RB
Faisal menyebutkan, berdasarkan data yang mereka peroleh masih terdapat sekitar 900 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel yang belum terisi. Dia berharap agar pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali formasi tersebut melalui proses optimalisasi ke BKN.
“Kami juga mempertanyakan tindak lanjut Pemprov terkait pengajuan PPPK paruh waktu, yang selama ini belum ada kejelasan teknis. Harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa diakomodasi,” tukasnya.