Menanggapi hal tersebut, H. Yansuri, S.IP, salah satu anggota DPRD, menyatakan komitmennya untuk mengupayakan dana dari alokasi pokok pikiran (Pokir) dewan sebesar Rp7 miliar. “Kami akan perjuangkan dana Pokir ini untuk renovasi gedung camat. Jika Pemkot Palembang belum mampu menganggarkan, kami akan meminta bantuan dari Gubernur. Target kami, pembangunannya bisa dimulai paling lambat Februari 2024,” jelas Yansuri.
Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Yansuri juga mengungkapkan rencana pemasangan lampu penerangan jalan di beberapa titik rawan. “Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman, terutama di malam hari. Penerangan jalan akan segera kami realisasikan,” tambahnya.
“Peran kami sebagai wakil rakyat adalah memastikan setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian serius. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik,” tambah Hj. Zaitun.
Reses terakhir anggota DPRD Dapil 2 Palembang digelar pada Sabtu petang (7/12/2024) di Kantor Camat Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berbagai persoalan masyarakat diangkat, mencakup kebutuhan infrastruktur, layanan publik, hingga pengelolaan fasilitas umum. Beberapa perwakilan masyarakat, mulai dari Ketua RT hingga Lurah, menyampaikan keluhan dan harapan mereka dengan penuh semangat.
Rosida, Lurah Sukarami, mengutarakan aspirasi terkait fasilitas masjid. Kurangnya dana untuk masjid sehingga sulit untuk memaksimalkan syiar Islam. Juga mengajukan permintaan pelatihan khusus bagi bilal untuk memandikan jenazah serta pemeliharaan lampu penerangan di area pemakaman yang telah padam.
Karwidi, Ketua RT 39 Kelurahan Talang Betutu, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan lahan pemakaman. Namun, ada masalah belum tersalurnya layanan PDAM di wilayahnya. Menanggapi keluhan, H. Nopianto menegaskan komitmennya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya terkait fasilitas masjid. “Pelatihan bilal sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk regenerasi ke depan,” ujarnya. Ia juga berjanji akan berupaya membantu secara pribadi sesuai kemampuan.
Terkait lampu jalan dan penerangan di area pemakaman, H. Nopianto menyatakan bahwa upaya pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas penerangan akan diperjuangkan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan aman. Masalah infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Ir. Zulkipli Kadir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginisiasi pembangunan dua kolam retensi untuk mengatasi masalah banjir.
“Kolam retensi pertama direncanakan di belakang kawasan Punti Kayu untuk mengurangi intensitas air saat hujan tinggi. Namun, pembebasan lahan masih terkendala sengketa hukum,” jelasnya. Selain itu, pembangunan kolam retensi kedua di simpang Bandara juga sedang dalam proses, dengan koordinasi antara Balai Besar, Pemkot, dan Pemprov. Namun, persoalan ganti rugi lahan menjadi tantangan utama.
Hj. Zaitun memperhatikan urgensi ketersediaan lahan pemakaman yang semakin terbatas. Ia meminta pemerintah segera memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini. Sementara itu, mengenai layanan PDAM, ia menjelaskan bahwa daerah Talang Betutu membutuhkan jaringan khusus karena lokasinya cukup jauh dari pusat distribusi. Solusi yang diusulkan adalah dengan mengintegrasikan jaringan PDAM ke sistem distribusi terdekat.