Reses Tahap 1 DPRD Sumsel: Kunjungi SMAN 5, SMAN 17, Kecamatan Kemuning, PT Pusri, Sako dan Sematang Borang

--
SUMATERAEKSPRES.ID - Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Palembang melaksanakan reses tahap pertama diawali dengan berkunjung ke SMAN 5 Palembang.
Ini merupakan sebuah langkah nyata bagi delegasi Dapil Palembang 2, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.
BACA JUGA:Reses Pertama Persi, SE Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Air Bersih di Empat Lawang
BACA JUGA:Aspirasi Warga SMAN 6 Palembang Diserap Dalam Reses DPRD Sumsel II
Dipimpin oleh Hj. Zaitun, SH, M.Kn., bersama sejumlah anggota seperti Nopianto, S.Sos., Zulkipli Kadir, Yansuri, HM Anwar Syadat, Fajar Febriansyah, dan Tamtama Tanjung, kunjungan ini bukan hanya sekadar dialog, tetapi juga untuk mendengar langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah.
Aspirasi dan Dedikasi SMAN 5 Palembang. Kepala SMAN 5 Palembang, Drs. Taufik, M.Si., menyampaikan kondisi sekolah yang kini memiliki 1.167 siswa yang terbagi dalam 33 kelas.
Dengan tekad untuk memperkuat pendidikan berbasis keagamaan, sekolah ini aktif mendorong kegiatan seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Kami ingin siswa tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki nilai moral dan agama yang kuat. Kegiatan MTQ di sekolah kami cukup aktif, dan harapan kami, prestasi ini bisa mencapai tingkat nasional,” ujar Taufik.
Namun, Taufik juga menggarisbawahi sejumlah tantangan, seperti sengketa lahan dalam kompleks sekolah yang menghambat keamanan, serta isu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami butuh dukungan DPRD untuk memastikan permasalahan ini terselesaikan," katanya.
Komitmen DPRD untuk Pendidikan yang Lebih Baik. Hj. Zaitun memberikan apresiasi atas dedikasi SMAN 5 dalam mengutamakan nilai keagamaan.
“Ini menjadi contoh yang baik bagi sekolah lain. Kami akan terus mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Palembang,” ujarnya.
Menyoroti persoalan PPDB, Zaitun menegaskan pentingnya evaluasi sistem zonasi. “Jika diperlukan, kami siap mendiskusikan perbaikan aturan ini bersama Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Nopianto menekankan pentingnya solusi konkret. “Kami akan memastikan permasalahan PPDB, fasilitas, dan lainnya dibahas serius dengan pihak terkait, termasuk Plt Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.