Meski sudah ada klarifikasi, isu ini terus bergulir di media sosial. Sebuah akun TikTok yang memviralkan unggahan terkait pemecatan TKS mengklaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menanggapi permasalahan tersebut.
Unggahan itu menggambarkan pemecatan massal TKS dan guru honorer sebagai bentuk ketidakadilan.
Narasi yang berkembang juga menyebutkan adanya intimidasi terhadap salah satu pengunggah yang merasa diancam akan dilaporkan ke Polda Sumsel.
Hal ini memicu diskusi luas tentang transparansi dan keadilan dalam kebijakan tenaga kerja di daerah tersebut.
Polemik Pemecatan TKS: Antara Fakta dan Opini
Pemecatan massal TKS di Muratara pada 2021 memang menjadi isu sensitif yang terus dibicarakan hingga kini.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk efisiensi dan pengelolaan tenaga kerja, namun dampaknya dirasakan berat oleh masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa sulit.
Dengan mencuatnya isu ini setelah Pilkada 2024, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan dan solutif untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Klarifikasi yang jelas dan pendekatan yang humanis menjadi kunci untuk meredam isu ini agar tidak meluas.