Isu Pemecatan Tenaga Kesehatan Sukarela di Muratara Memanas, Dinas Kesehatan Berikan Klarifikasi

Reporter: Izul |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 10 Dec 2024 - 23:36

Isu Pemecatan Tenaga Kesehatan Sukarela di Muratara Memanas, Dinas Kesehatan Berikan Klarifikasi-foto: ist-

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID – Isu pemecatan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) kembali mencuat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) usai kemenangan H. Devi Suhartoni dalam Pilkada 2024.

Dugaan adanya tindakan diskriminasi politik terhadap TKS yang berbeda pilihan politik menjadi sorotan di media sosial dan bahkan ditanggapi oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Isu ini sebenarnya bukan baru. Pada April 2021, pemecatan massal TKS sudah terjadi setelah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 23/2021 yang ditandatangani H. Devi Suhartoni.

Surat itu memerintahkan rasionalisasi pekerja non-PNS di Muratara, dengan alasan efisiensi dan mengeliminasi nama-nama fiktif serta pekerja yang tercatat di lebih dari satu instansi.

Akibat kebijakan tersebut, sekitar 4.254 TKS dirumahkan. Hanya segelintir yang dipanggil kembali untuk mengisi posisi strategis seperti operator, sopir, petugas keamanan, dan pramusaji.

Kebijakan ini dirasa memberatkan oleh banyak pihak, terutama karena diterapkan saat pandemi COVID-19 dan bulan Ramadhan, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.

Klarifikasi dari Dinas Kesehatan Muratara

Baru-baru ini, isu pemecatan TKS kembali mengemuka setelah unggahan seorang tenaga kesehatan viral di media sosial.

Unggahan itu menyebutkan bahwa pemecatan dilakukan karena alasan perbedaan pilihan politik. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Tasman Majid, membantah tudingan tersebut.

Menurut Tasman, tenaga kesehatan yang dimaksud tidak dipecat, melainkan tidak diperpanjang masa magangnya.

"Yang bersangkutan adalah tenaga magang, bukan TKS atau honorer PPPK. Masa magangnya habis pada Agustus 2024," jelas Tasman.

isu pemecatan tenaga kesehatan sukarela di muratara memanas, dinas kesehatan berikan klarifikasi                            muratara, sumateraekspres.id – isu pemecatan tenaga kesehatan sukarela (tks) kembali mencuat di kabupaten musi rawas utara (muratara) usai kemenangan h. devi suhartoni dalam pilkada 2024.
dugaan adanya tindakan diskriminasi politik terhadap tks yang berbeda pilihan politik menjadi sorotan di media sosial dan bahkan ditanggapi oleh wakil presiden ri, gibran rakabuming raka.
isu ini sebenarnya bukan baru. pada april 2021, pemecatan massal tks sudah terjadi setelah diterbitkannya surat edaran bupati nomor 23/2021 yang ditandatangani h. devi suhartoni.
surat itu memerintahkan rasionalisasi pekerja non-pns di muratara, dengan alasan efisiensi dan mengeliminasi nama-nama fiktif serta pekerja yang tercatat di lebih dari satu instansi.
baca juga:mahasiswa uin raden fatah palembang laksanakan program pengajaran di sma nurul iman palembang
baca juga:add belum cair, dpmpd muratara pastikan kendala administratif tidak ganggu pembangunan desa
akibat kebijakan tersebut, sekitar 4.254 tks dirumahkan. hanya segelintir yang dipanggil kembali untuk mengisi posisi strategis seperti operator, sopir, petugas keamanan, dan pramusaji.
kebijakan ini dirasa memberatkan oleh banyak pihak, terutama karena diterapkan saat pandemi covid-19 dan bulan ramadhan, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.
klarifikasi dari dinas kesehatan muratara
baru-baru ini, isu pemecatan tks kembali mengemuka setelah unggahan seorang tenaga kesehatan viral di media sosial.
unggahan itu menyebutkan bahwa pemecatan dilakukan karena alasan perbedaan pilihan politik. namun, kepala dinas kesehatan muratara, tasman majid, membantah tudingan tersebut.
baca juga:polisi ciduk pemicu bentrokan di pkk rawas ilir, saat pilkada muratara 2024
baca juga:tanpa protes dan massa, pleno tingkat kabupaten muratara sukses dengan pengamanan maksimal, ini kata kapolres!
menurut tasman, tenaga kesehatan yang dimaksud tidak dipecat, melainkan tidak diperpanjang masa magangnya.
"yang bersangkutan adalah tenaga magang, bukan tks atau honorer pppk. masa magangnya habis pada agustus 2024," jelas tasman.
tasman juga menambahkan bahwa tenaga magang dievaluasi setiap tiga bulan. dengan berakhirnya masa magang, kerja sama otomatis dihentikan. "tidak ada pemecatan, ini hanya soal masa kontrak yang habis," tegasnya.
isu di media sosial dan respon wapres
meski sudah ada klarifikasi, isu ini terus bergulir di media sosial. sebuah akun tiktok yang memviralkan unggahan terkait pemecatan tks mengklaim bahwa wakil presiden gibran rakabuming raka telah menanggapi permasalahan tersebut.
unggahan itu menggambarkan pemecatan massal tks dan guru honorer sebagai bentuk ketidakadilan.
narasi yang berkembang juga menyebutkan adanya intimidasi terhadap salah satu pengunggah yang merasa diancam akan dilaporkan ke polda sumsel.
hal ini memicu diskusi luas tentang transparansi dan keadilan dalam kebijakan tenaga kerja di daerah tersebut.
polemik pemecatan tks: antara fakta dan opini
pemecatan massal tks di muratara pada 2021 memang menjadi isu sensitif yang terus dibicarakan hingga kini.
kebijakan tersebut dinilai penting untuk efisiensi dan pengelolaan tenaga kerja, namun dampaknya dirasakan berat oleh masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa sulit.
dengan mencuatnya isu ini setelah pilkada 2024, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan dan solutif untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
klarifikasi yang jelas dan pendekatan yang humanis menjadi kunci untuk meredam isu ini agar tidak meluas.