MURATARA, SUMATERAKEPSRES.ID - Setelah insiden rusuh yang terjadi di momentum Pilkada 2024, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, kini menjadi fokus pengamanan.
Berbagai kekuatan militer dan kepolisian telah diterjunkan untuk memastikan keamanan, dengan tim BKO (Bantuan Kendali Operasional) dari batalyon Raider, Brigif, hingga Brimob dikerahkan.
Kapolres Muratara, AKBP Arianto Wardhani, menegaskan bahwa menjaga kondusivitas wilayah menjadi prioritas utama dalam mengamankan Pilkada 2024. Menurutnya, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang berusaha mengganggu ketertiban.
BACA JUGA:Cenayang Baba Vanga Prediksi Eropa Akan Dikuasai Islam pada 2043
BACA JUGA:Tim Pemenangan Paslon JADI Ucapkan Terima Kasih dan Selamat Kepada Paslon MURI
“Situasi di Muratara harus tetap kondusif, apalagi menjelang Pilkada. Polda sudah memberikan atensi besar dan kami telah menambah kekuatan pengamanan di tujuh kecamatan di Muratara,” jelas AKBP Arianto pada Jumat (29/11).
Untuk memperkuat pengamanan, sejumlah pasukan TNI dan Polri sudah diturunkan, termasuk dua pleton dari TNI, satu pleton dari Batalyon Raider, satu pleton dari Brigif, serta dua pleton Brimob.
Khususnya, wilayah-wilayah yang dinilai rawan konflik, seperti Rawas Ilir dan Rupit, mendapat perhatian ekstra.
“Batalyon Raider memiliki kemampuan khusus untuk operasi perang modern dan anti-gerilya. Begitu pula dengan Brigif dan Brimob yang memiliki kapasitas dalam pengamanan dalam negeri dan penanganan kerusuhan,” ujar Kapolres.
BACA JUGA: Masa Depan Suram! 15 Jurusan Sarjana Ini Bakal Tergantikan AI di Dunia Kerja
Di sisi lain, Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Inf Arie Prasatyo Widyo Broto, menyatakan bahwa pengamanan Pilkada di Muratara melibatkan kerja sama yang erat antara TNI, Polri, dan masyarakat.
Keamanan, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan penuh solidaritas.
Heriyanto, Ketua Komisioner KPU Muratara, juga memberikan jaminan bahwa pleno tingkat kecamatan yang tengah berlangsung akan berjalan lancar.
Pihaknya memastikan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat desa akan selesai tepat waktu, paling lambat sebelum 6 Desember 2024.