Pada pilkada serentak 2024 ini, hanya ada 2 kotak di setiap TPS. Kotak suara untuk pemilihan gubernur, dan kotak suara untuk pemilihan bupati di tingkat Kabupaten, dan kotak pemilihan wali kota di tingkat Kota.
KPU memfasilitasi seluruh warga yang memiliki hak pilih, termasuk yang belum terdaftar untuk tetap dapat memilih. "Pemilih yang memiliki KTP setempat, dapat datang ke TPS mulai pukul 12.00-13.00 WIB. Jadi, pastikan seluruh masyarakat datang ke TPS. Selfi-selfi di TPS boleh, nongkrong di TPS boleh. Ikuti prosesnya sampai selesai," imbaunya.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Kurniawan, mengatakan secara situasi dan kondisi. Pilkada Sumsel 2024, kondusif. "Namun kita tetap melakukan pengetatan pengawasan, patroli pengawasan karena jelang pencoblosan akan rawan politik uang," bebernya, kemarin.
BACA JUGA:Bawaslu Empat Lawang Siap Tindak Pelanggaran Hukum Pilkada 2024 Lewat Penguatan Gakkumdu
Bawaslu Sumsel juga mengantisipasi politik uang lewat dompet digital. "Yang pasti kami akan berkoordinasi dengan pihak berwenang, untuk memantau politik uang melalui dompet digital. Peralihan ini mengikuti perkembangan zaman," tambahnya.
Dia menyebut Bawaslu sudah menerima beberapa informasi terkait dengan politik uang. Karena itu pihaknya juga melakukan pengetatan pengawasan, termasuk halnya yang bentuknya pembagian sembako jelang masa pencoblosan.
"Termasuk juga informasi yang berseliweran di media sosial (medsos). Tapi ini informasi yang masih dalam tahapan kritik ke sesama pasangan calon (paslon), belum masuk ke ranah ujaran kebencian," ulasnya.
Bawaslu mengerahkan petugas hingga di tingkat pengawas TPS dengan bergerak secara mobile agar tidak kecolongan kalau ada yang bagi sembako ataupun uang. "Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menginformasikan dugaan pembagian sembako, dan uang. Kami siap melayani hingga ke tingkat TPS," tegas Kurniawan.
Penindakan dalam hal politik uang ini, disebutnya bukan sulit diungkap. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dibuktikan. "Misal sembako atau uangnya ada, tapi tidak ada unsur ajakannya. Atau dalam amplop atau sembako ada stiker atau kartu nama. Karena dalam politik uang, harus ada unsur ini (ajakan)," jelas Kurniawan.
BACA JUGA:Sumsel Kekurangan 39.015 Lembar Surat Suara Pilkada Serentak, Ketua KPU Sumsel Jamin Segera Dipenuhi
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH berharap dengan kegiatan Deklarasi Damai, agar Pilkada Serentak di Sumsel Tahun 2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan. Polda Sumsel dan jajarannya siap melaksanakan pengamanan selama Pilkada 2024.
"Saat ini Polri tengah melaksanakan Operasi Mantap Praja Musi 2024, yang sesuai tujuannya untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Serta melaksanakan pengamanan pada tiap tahapan Pilkada Serentak kali ini," ucap Andi Rian, dalam sambutannya.
Namun Polri dalam hal ini tentu tidak dapat bekerja sendiri. Berharap dukungan dari seluruh stakeholder, agar dapat mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. “Walau berbeda pilihan, tidak boleh terpecah belah,” imbau lulusan Akpol 1991 tersebut.
Dia juga mendorong kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk mensosialisasikan diksi (pilihan kata) terpilih dan tidak terpilih. Bukan menang dan kalah.