Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengelola birokrasi secara efisien agar proses perbaikan berjalan lebih cepat dan tepat.
Konteks Teori Institusional: Kebutuhan Masyarakat Lokal
Teori institusional menyoroti pentingnya norma dan harapan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik.
Pemimpin daerah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat setempat secara tepat dan sensitif terhadap kondisi sosial serta budaya.
Di Tangga Buntung, pemimpin daerah harus mempertimbangkan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan jalan yang cepat dan berkelanjutan, sambil membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang partisipatif.
Kepemimpinan yang efektif dalam konteks institusional adalah pemimpin yang mampu memobilisasi sumber daya secara tepat, baik itu tenaga manusia, material, maupun finansial, untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Selain itu, pemimpin harus membangun budaya transparansi, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya didorong oleh kepentingan politik atau birokratis.
Manajemen Publik dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Teori manajemen publik menawarkan solusi dalam mengatasi masalah kerusakan infrastruktur dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.
Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah alokasi anggaran daerah yang tidak efisien akibat birokrasi yang berbelit dan adanya praktek korupsi.
Padahal, anggaran tersebut seharusnya digunakan secara maksimal untuk memperbaiki infrastruktur jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya.
Dalam konteks Tangga Buntung, Palembang, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat.
Pemimpin daerah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, terutama dalam hal pengelolaan anggaran untuk perbaikan infrastruktur.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana transparansi ini diimplementasikan.