IKN, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan komitmen Kementeriannya untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pernyataan ini disampaikan AHY dalam konferensi pers seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan bahwa sidang kabinet kali ini menitikberatkan pada arahan terakhir Presiden Jokowi.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat penyelesaian target-target sebelum transisi ke pemerintahan baru dimulai.
BACA JUGA:Ini 3 Alasan Kenapa Sayur Bayam Yang Sudah di Masak 8 Jam Sebaiknya Tidak di Konsumsi!
“Kami berfokus pada mempersiapkan transisi pemerintahan yang tidak hanya mulus, tetapi juga memungkinkan pemerintahan berikutnya bekerja secara cepat dan terarah. Presiden menginginkan Indonesia segera mencapai kemajuan pesat setelah transisi ini,” ujar Agus.
Salah satu program prioritas yang ditekankan Agus adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar, mendekati target 120 juta bidang pada akhir tahun 2024.
“Ada beberapa bulan tersisa yang harus kami maksimalkan untuk mencapai target penuh,” tambahnya.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan reforma agraria, yang mencakup penataan aset dan akses bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
BACA JUGA:Tim Penulis Kamus Lengkap Bahasa Palembang Terima Penghargaan dari Diknas Palembang. Selamat Ya!
BACA JUGA:7 Hal Penting yang Harus Kamu Persiapkan Sebelum Tes CPNS
“Reforma agraria ini menyentuh penataan aset, akses, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Program ini menjadi perhatian serius dan akan terus kami pantau,” jelas Agus.
Terkait masalah kejahatan pertanahan, Agus menegaskan pihaknya akan terus memerangi mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara.
“Kejahatan pertanahan menjadi prioritas karena banyak masyarakat rentan yang hak-haknya dirampas. Kami akan terus memperjuangkan dan melindungi mereka,” ujar Agus dengan tegas.