"Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa kantor harus memasukkan data jamaah ke dalam sistem elektronik sebelum kedatangan mereka dan memastikan bahwa jamaah tidak membawa materi politik atau terlibat dalam kegiatan yang mengganggu." tulis media Independent Newspaper Limited.
Di samping itu, kantor haji harus mencegah penggunaan akomodasi dan transportasi yang tidak sah.
Kementerian juga menekankan komitmennya untuk mencegah eksploitasi haji untuk agenda politik atau sektarian dan akan menindak tegas siapa pun juga yang melakukan pelanggaran.(lia)
Kategori :