BACA JUGA:Persaingan Sengit di Pilgub Sumsel 2024: HDCU vs Matahati, Siapa Unggul?
Namun, Dewa menegaskan pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan dua parpol tersita, yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Harapannya kedua partai akan mengusung kita sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang 2024,” ujarnya, kemarin.
Secara persentase, Gerindra dapat 8 kursi di DPRD Kota Palembang berdasarkan hasil Pileg 2024. Itu sekitar 16 persen dari total 50 kursi yang ada. Namun dukungan dari Partai Golkar dan PDIP diharapkan akan mampu menjadi bagian dalam upayanya memenangkan Dewa-Prima pada pilkada yang digelar pada 27 November mendatang.
Ditambahkan Dewa, semua tahu kalau Golkar dan PDIP merupakan partai yang memiliki akar rumput dan pendukung yang banyak di berbagai pelosok. “Karena itu, koalisi ketiga partai ini akan mampu menjawab keinginan masyarakat dalam pilkada nanti," tukasnya.
Terpisah, Koalisi Partai Non Parlemen yang terdiri dari 10 partai akan memajukan kader dan memprioritaskan pengurus atau kader dari koalisi untuk maju dalam Pilkada mendatang. Ada pun 10 partai koalisi non parlemen itu, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Prima, PPP, Partai Buruh, PSI, PKN dan lainnya.
BACA JUGA:Wajib Menangkan MataHati, Instruksi untuk Semua Pengurus-Kader Gerindra di Sumsel
BACA JUGA:DPP SKT Cabut Dukungan dari Matahati, Kampanye Dihentikan
"Sebelum ada putusan dari MK mengenai ambang batas pencalonan untuk kepala daerah, kita dari koalisi partai nonparlemen sendiri sudah sepakat dan menyepakati akan mendukung calon dari anggota koalisi. Kalau tidak ada, baru calon dari luar berdasar kesepakatan pengurus partai koalisi," ujar Koordinator Koalisi Partai Nonparlemen Kota Palembang, Dr Arie Wijaya SSTP MSi.
Dengan peluang ini, Arie yang juga Ketua Hanura Palembang menyatakan kesiapannya maju dalam Pilwako Palembang. Baik sebagai calon wali kota maupun calon wakil walikota "Kalau melihat dari hasil suara Pileg Februari 2024, koalisi partai nonparlemen di Palembang meraih 10,7 persen. Ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk maju dan mencalonkan diri,” bebernya.
Sekretaris DPW PPP Sumsel, H Ahmad Palo SE menyikapi keluarnya putusan terbaru MK terkait perubahan syarat dukungan calon di Pilkada 2025. Pihaknya menyambut baik putusan tersebut. "Sesuai dengan arahan DPP PPP tentu kami akan mengikuti semua ketentunya dari MK ini," sebutnya. (iol/afi/ kms)