PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID-Kelompok pejuang Palestina, Hamas, menyatakan tidak akan ambil bagian dalam perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza pada Kamis.
Melansir Antara, perwakilan Hamas di Lebanon Ahmed Abdel Hadi juga menegaskan bahwa kepala biro politik Hamas Yahya Sinwar belum menyampaikan pesan apa pun melalui mediator terkait rencana gencatan senjata.
"Semua berita di media tentang pesan dari kepala politik Hamas Yahya Sinwar tidak benar. Gerakan tersebut telah menjelaskan persyaratan untuk melanjutkan perundingan," papar Hadi.
Lebih lanjut ia mengatakan, Hamas menilai, Amerika Serikat sudah melakukan "manuver serius" untuk menutupi tindakan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.
BACA JUGA:Lagi, Serangan Udara Israel Tewaskan Sejumah Warga Palestina Termasuk Wanita dan Anak-anak
Menurutnya, Hamas siap melanjutkan perundingan apabila pihak lain bersedia membahas persyaratan yang diajukan pada Juli, tambah Hadi.
Ia menegaskan bahwa Hamas berkomitmen pada perlunya gencatan senjata namun para pemimpinnya tidak ingin memulai proses negosiasi dari awal.
"Sebaliknya--Netanyahu berusaha memperpanjang perang dengan melakukan pembantaian di sekolah al-Tabain setelah pernyataan bersama oleh AS, Mesir, dan Qatar yang menyerukan putaran baru perundingan. Ini adalah pesan yang jelas dari Netanyahu bahwa ia tidak tertarik dengan gencatan senjata," beber Hadi.
Pada 10 Agustus 2024, otoritas Palestina mengatakan bahwa Israel telah menembakkan tiga rudal ke Sekolah al-Tabain di Gaza hingga menewaskan sekitar 100 orang yang sebagian besar adalah pengungsi yang sedang melakukan shalat subuh.
BACA JUGA:PBB: Pemboman Israel di Penampungan Air Pengungsi Palestina Langgar Hukum Humaniter Internasional
BACA JUGA:Ribuan Demonstran Pro-Palestina Unjuk Rasa di Berlin, Jerman
Israel berdalih bahwa para pejuang Hamas telah mendirikan markas militer di sana.
Minggu lalu, Mesir, Qatar, dan AS meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan perundingan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus 2024.
Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan mereka siap mengajukan proposal akhir untuk mencapai kesepakatan tersebut.(lia)