Minta Pemprov Arahkan Pemkab-Pemkot, Arahan Presiden Kepada Semua Kepala Daerah di Istana Negara IKN

Selasa 13 Aug 2024 - 23:25 WIB
Reporter : Tim
Editor : Dede Sumeks

KALTIM, SUMATERAEKSPRES.ID- Kunjungan pertama kali ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) dimanfaatkan para kepala daerah di Sumsel untuk foto bersama.

Tampak Pj Bupati OKU, M Iqbal Alisyahbana yang mengambil psosi selfie dengan handphonenya.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Kunjungi BNI Digital Banking Cafe, Akses Layanan Perbankan Makin Mudah dan Nyaman di IKN

BACA JUGA:Jokowi Rapat Kabinet di IKN, Sebut Investasi Masuk Rp56,2 Triliun, Ungkap Alasan Pemindahan Ibukota Negara

Di belakang, tampak Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan para Bupati/Pj Bupati maupun Wali Kota/Pj Wali Kota. Latar belakang foto selfie itu, Istana Garuda. Momen langka bersama itu terjadi, kemarin (13/8).

Semua kepala daerah diundang untuk mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Gubernur diingatkan perannya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya pemahaman gubernur tentang skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat. Dengan begitu, dapat menyelaraskan dengan program-program strategis daerah.

“Gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mengawal, memonitor bupati, wali kota, agar daerah bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Hadiri Pengarahan Presiden di Istana Garuda IKN, Foto Dengan Mendagri, Ini Kesan Penjabat Bupati Lahat

BACA JUGA:15 Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan IKN dan Pemerintahan, Banyak Banget Peluang Kerjanya

Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegas Jokowi.

Dia tidak ingin tidak ada keselarasan program pusat dan daerah. “Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan.

Apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan [dengan pemerintah daerah],” imbuhnya.

Jokowi mencontohkan, hingga saat ini masih ada program pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Yakni pembangunan infrastruktur, seperti waduk dan irigasi.

Dia mencontohkan, untuk waduk, karena biayanya besar, pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat.

Kategori :

Terkini

Minggu 22 Dec 2024 - 23:15 WIB

Runner Up KDI 2024 Pulang Kampung

Minggu 22 Dec 2024 - 23:10 WIB

Nekad Kabur, Napi Lawan Petugas

Minggu 22 Dec 2024 - 23:10 WIB

5 Tips Memilih Mobil Keluarga yang Tepat

Minggu 22 Dec 2024 - 23:06 WIB

Kejari Lahat Periksa Saksi