PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemprov Sumsel melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel dalam waktu dekat bakal meresmikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Launching program ini secara simbolis berlangsung di lokasi rumah bantuan, Kecamatan Plaju.
RTLH tersebut merupakan bantuan Bank Sumsel Babel dan Jamkrida melalui kucuran dana corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumsel tersebut. Kepala Disperkim Provinsi Sumsel, Ir H Novian Aswardani ST MM IPM ASEAN Eng, mengatakan, peresmian RTLH akan dilakukan pada Juni 2024. "Nanti RTLH dari BSB yang diresmikan sebanyak 5 unit rumah dan Jamkrida Provinsi Sumsel sebanyak 3 unit. Kalau kita hanya memfasilitasi saja," katanya.
Selain itu, rencananya juga akan ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya. MoU ini untuk pelaksanaan program RTLH oleh Pangdam II Sriwijaya. "Di provinsi lain ternyata RTLH program inti Disperkim turut dibantu TNI. Selain lebih cepat, juga mendekatkan pengabdian kepada masyarakat, mengurangi ongkos rehab rumah. Biaya yang ada bisa dibelikan barang," ujarnya.
Sistem provinsi lain pakai program gotong royong TMMD Manunggal. Ini tak terbentur peraturan. “Jadi program RTLH ada di seluruh stakeholder, tak hanya dimonopoli oleh Pemerintah. Makanya kami minta pula bantuan dana CSR, yang penting datanya ada di Provinsi Sumsel, itu kuncinya,” tegasnya.
BACA JUGA:1.760 RTLH tak Layak, 36 Unit Dibedah Tahun Ini, Baznas Dukung Lewat Program Bedah Rumah
BACA JUGA:RTLH Sumsel Terdata 97.6780 Unit, Penuntasan Hingga 2022 Baru 27.092 Unit
Ia pun rapat dengan Pangdam II Sriwijaya. “Saya konsepkan kebutuhan-kebutuhan rumah, berapa yang perlu dibantu untuk RTLH ke Pangdam II Sriwijaya. Karena kami hanya mengunci bahwa kegiatan penyelenggaraan ini ada di wilayah Sumsel, sehingga RTLH di kabupaten/kota bisa hilang atau berkurang," tegasnya.
Untuk TNI sendiri ada lengkap, seperti di pemerintahan yakni Provinsi Sumsel. Untuk kesehatan ia ada, jaminan sosial ada, olahraga ada, sama persis. “Makanya kita mencontoh provinsi yang sudah lama menerapkan itu. Ternyata mereka untuk menekan RTLH strategi percepatannya dibantu stakeholder lainnya," katanya. Aturan mainnya sama, hanya sumber dananya saja yang berbeda.
"Tapi rencana dari TNI, mekanismenya memang dari mereka sendiri. Dimana mereka lengkap datanya untuk rumah setiap kabupaten/kota. Nanti kami minta mereka berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang rumah warganya akan dibedah," ucapnya. (yun/fad)