PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemprov Sumsel terus berupaya mengoptimalkan APBD dan meningkatkan perputaran uang di daerah. 

Upaya tersebut ditopang pula oleh percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang akan terus diperkuat pada tahun 2025.

BACA JUGA:OJK Sumbagsel Gelar Media Update dan Journalist Class 2025

BACA JUGA:Cara Anak Muda 2025 Bangun Finansial Sejak Kuliah: Nabung Saham dan Kripto Lewat Platform Aman OJK

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumsel Dr H Edward Candra, M.H di acara Executive Coffee Morning “Merajut Sinergi, Memacu Akselerasi” bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, akhir pekan lalu.

"Berbicara tentang APBD berarti berbicara tentang masa depan daerah. Visi pemerintahan HDCU pada periode kedua, yakni Maju Terus Untuk Semua yang menjadi dasar dari seluruh arah pembangunan di Sumsel," sebut Edward.

Dikatakan oleh mantan Asisten I Pemprov Sumsel ini ada 12 program prioritas yang sedang kita jalankan. Prioritas belanja daerah tetap mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel.

"Saat ini realisasi APBD telah mencapai 78 persen, ada pergeseran seiring pelantikan kepala daerah yang baru, terutama di sektor infrastruktur. Namun dengan waktu tersisa, kami terus mengoptimalkan anggaran,” ungkapnya.

Edward menambahkan bahwa sejumlah program juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, beberapa agenda perlu terus dikomunikasikan dan disinergikan agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Ia menekankan bahwa skala ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya APBD. Pemprov Sumsel bahkan berhasil meraih Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera tahun 2025, serta memperluas kemudahan sistem perizinan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita akan memasuki tahun 2026 ketika ruang fiskal semakin sempit. Tahun depan, APBD Sumsel turun menjadi Rp9,6 triliun dari Rp11,4 triliun pada tahun sebelumnya,” kata Edward.

Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan potret sektor jasa keuangan Sumsel tahun 2025. Ia menyebut pertumbuhan kredit nasional mencapai 7,6 persen, sedangkan di Sumsel berada pada level 5,8 persen. Kredit produktif di daerah juga terbilang positif, dengan total penyaluran mencapai Rp71 triliun.

“Risiko kredit perbankan di Sumsel masih perlu mendapat perhatian. Aktivitas transaksi pasar saham cukup menggeliat, namun di sektor fintech, jumlah masyarakat yang meminjam masih lebih tinggi dibanding yang menabung,” jelas Arifin.

Ia juga menyoroti meningkatnya kejahatan keuangan dan isu keamanan siber. Sepanjang 2025, IASC menerima lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan siber.