Anomali Cuaca Ancam Ketahanan Pangan

Jumat 24 Feb 2023 - 20:03 WIB
Reporter : Edi Purnomo
Editor : Edi Purnomo

*Antisipasi Lebih Dini, Cegah Gejolak Inflasi

PALEMBANG – Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemda agar mengantisipasi anomali cuaca. Karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau yang berlangsung mulai pertengahan tahun 2023 akan lebih kering bila dibandingkan tiga tahun terakhir.

Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman mengatakan dengan kondisi cuaca tersebut, produksi bahan pangan tanaman hortikultura seperti cabai, padi atau jenis lainnya terancam tidak maksimal. “Atas ketidakmaksimalan itu pula kami menilai berpotensi menyebabkan keriskanan gejolak inflasi pada sektor pangan nasional,” ujarnya saat membuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2023 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional”, kemarin.

BI mencatat sektor pangan merupakan penyumbang inflasi nasional sebesar 5,61 persen per Februari 2023. "Jadi (potensi hambatan seperti) ini harus diantisipasi dan diatasi konkret. Kalau tidak akan menimbulkan masalah klasik, yakni saat panen harganya jatuh atau kalau tidak musim panen harganya melonjak,” kata Aida.

Dia memaparkan, sinergi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh antar-intansi baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan kunci menjaga ketahanan pangan, sekaligus menjadi fokus kegiatan gerakan GNPIP tahun ini. GNPIP yang diprakarsai BI sejak 2021 dinilai efektif mengendalikan tingkat inflasi dari sektor pangan nasional. Di mana buktinya terjadi penurunan inflasi pangan nasional menjadi 5,61 persen per Februari 2023 atau lebih rendah dibanding periode sama 2022, yakni 11,7 persen.

BACA JUGA : Pastikan Kesiapan Nasdem Wilayah Tiga Dia menyebutkan, untuk melanjutkan tren positif pengendalian inflasi pangan, Bank Indonesia melalui GNPIP menyalurkan sebanyak bibit cabai merah, mesin pengolah pupuk, puluhan alsintan, ke daerah sentra penghasil pangan salah satunya Provinsi Sumsel. Lewat serangkaian upaya multi pihak dalam GNPIP diharapkan tingkat inflasi pangan tahun ini berada di rentang 3–5 persen sebagaimana ditergetkan pemerintah pusat.

Gubernur  Sumsel, H Herman Deru menjelaskan Sumsel merupakan provinsi tertua dan menjadi salah satu provinsi dari 10 provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi. GSMP salah satu program yang berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif dengan sosialisasi secara masif. "Kita ajak pelaku usaha, tokoh perbankan, korporasi yang berkemungkinan memberi CSR menjadi stimulus mempercepat GSMP, serta melibatkan kabupaten/kota se-Sumsel," katanya.

BACA JUGA : https://sumateraekspres.bacakoran.co/?slug=anak-yang-alami-stunting-rentan-kena-tbc-benarkah/ Menurutnya sejak dicanangkan, GSMP memberi berbagai dampak yang sangat baik dalam berbagai sektor, antara lain Sumsel menjadi salah satu daerah pengendali inflasi terbaik di Indonesia, angka kemiskinan yang turun secara signifikan menjadi 11 persen. Hal ini tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir dan menjadi salah satu dari 3 provinsi dengan penurunan stunting terbaik di Indonesia.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sinergi kerja sama antardaerah dalam rangka memperingati pasokan komoditas pangan strategis antara Wali Kota Palembang, Wali Kota Lubuk Linggau, dan Bupati Rejang Lebong. Dilanjutkan launching agenda pasar murah jelang HBKN 1444 H dan Implementasi QRIS Pasar. Serta sinergi penguatan GNPIP dan GSMP dan modernisasi pertanian. Turut hadir anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi A Amro, MSi, Ir H Achmad Hafidz Tohir, Kakanwil BI, Erwin Soeriadimadja, Forkopimda Sumsel dan para kepala OPD Sumsel. (yun/fad/)

Tags :
Kategori :

Terkait