Ironisnya sampai saat ini tidak semua pelaku UMK memahami apa itu NIB. Termasuk bagaimana proses mengurusnya. Padahal NIB itu aturan dasar sebelum mengurus sertifikat halal.
Dengan keragaman literasi dan banyaknya jumlah UMK, pemerintah harus menjalankan skenario sosialisasi serta pendampingan yang massif.
BACA JUGA:Wajib Bersertifikat Halal Hingga Oktober, Pemprov Minta Kelonggaran, Bakal Banyak UMKM Tutup
BACA JUGA:Sajikan Makanan Non-Halal, Restoran Dipaksa Tutup
Dia mengusulkan pemerintah bisa melibatkan mahasiswa untuk sosialisasi dan pendampingan pengurus NIB, termasuk sertifikasi halal. Sebagai kompensasinya, mahasiswa mendapatkan kredit poin dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran yang besar, untuk proses pendampingan. Lina mengatakan mahasiswa bisa bekerja secara sukarela, selama ada kompensasi kredit dalam perkuliahan mereka. (*)