LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Lahat kembali meraih prestasi cemerlang dengan mempertahankan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Predikat ini disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).
Penyerahan opini WTP secara langsung dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, kepada Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi, bersama Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST, di gedung BPK RI perwakilan Sumsel.
Hal ini menandai keberhasilan luar biasa Pemkab Lahat yang telah mempertahankan predikat Opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut, sebuah pencapaian yang memukau dalam mengelola keuangan daerah.
BACA JUGA:Gagal Jadi Senator, Advokat Muda Ini Bidik Cawako Palembang
Muhammad Farid SSTP MSi, Pj Bupati Lahat, mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi ini dan menghargai upaya keras semua pihak yang terlibat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi antara Pemkab Lahat, DPRD, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperbaiki pengelolaan keuangan.
"Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemkab Lahat bersama DPRD Lahat untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik yang baik," ujar Muhammad Farid pada Jumat 3 Mei 2024.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Lahat mengapresiasi rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Sumsel dan akan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas penyajian dan pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA:Terpaksa Cuci Darah, Kebanyakan Masuk Obat, Kasus Dugaan Malapraktik di Prabumulih, Korban Meninggal
BACA JUGA:Lamar Partai Nasdem, Apriyadi Konsisten dengan Gerakan Pemimpin Bersih
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, M Ghufran D, menegaskan bahwa Opini WTP yang berhasil dipertahankan merupakan bukti dari komitmen Pemkab Lahat dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
"Opini WTP yang diterima oleh Pemkab Lahat adalah hasil dari keseriusan dan komitmen, serta dukungan DPRD dan kerjasama seluruh OPD di Kabupaten Lahat dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, yang memberikan keyakinan kepada masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik," tegasnya.
(Triawan)