“Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan itu sangat penting,” katanya. Pemerintah menggunakan 3 strategi untuk mengurangi beban rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dan strategi yaang harus dilakukan secara bersama secara berkesinambungan baik pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah.
Menurutnya, anggaran untuk program perlindungan sosial telah mendapat persetujuan DPR untuk tahun 2024 sebanyak Rp496,86 triliun yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga. Komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari beragam jenis subsidi seperti bantuan sosial dan jaminan sosial.
“Kami paham tugas kami dikaitkan dengan pesta demokrasi (Pemilu 2024,-red) lalu. Tapi (program bansos,-red) ini sudah direncakan sejak awal untuk turunkan angka kemiskinan,” bebernya.
Sementara itu, Kemenko Perekonomian, Airlangga dalam kesaksiannya menerangkan program perlindungan sosial merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan mandat Pasal 34 UUD 1945.
BACA JUGA:Bagindo: Pilgub Rasa Pilpres, Yakin Muncul 3 Paslon Gubernur-Wagub
BACA JUGA:Lengkap! Inilah Hasil Pleno DPD RI, DPR RI, DPRD, dan Pilpres di Sumsel, Cek Pemenangnya
“Serta dimandatkan peraturan perundang-undangan terkait, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan,” tuturnya. Besaran anggaran perlindungan sosial setiap tahun mengalami fluktuasi, sejak tahun 2020 jumlahnya di atas Rp440 triliun. Misalnya anggaran perlindungan sosial tahun 2023 dengan pagu Rp476 triliun realisasinya Rp443,4 triliun dan tahun 2024 pagunya ditetapkan Rp496,8 triliun. Hal itu sebagaimana tercantum dalam APBN tahun 2024.
Gejala el-nino juga digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos. Sebab peristiwa alam itu berdampak terhadap produksi pangan sehingga mengerek harga beras. Bansos El-Nino berupa beras sebanyak 10 kilogram. “Produksi beras yang turun, harga beras meningkat dan juga inflasi menjadi pertimbangan adanya bansos terkait El-Nino dan bantuan pangan,” beber Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Diketahui, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Permohonan kedua kubu ini terdapat kesamaan yaitu menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024 karena tak memenuhi syarat pencalonan. Mereka sama-sama ingin pemungutan suara diulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran karena melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. (*/)