Tapi kalau bisa jangan diambil dari anggaran dana BOS sekarang. Masih banyak sekolah yang kekurangan untuk menutupi biaya operasional sekolah,” akunya, kemarin.
Harapannya, tentu ada penambahan besaran dana BOS. Selain itu, dalam pelaksanaannya di lapangan nantinya makan siang gratis itu juga harus jelas.
"Apakah nantinya dibagi per siswa, misalnya nasi kotak atau bungkus. Atau sekolah yang masak, ini belum ada informasi ke kita," pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Sutriana, menyebut lembaga penerima dana BOS negeri dan swasta untuk jenjang SD dan SMP, ada 592 lembaga. "Besaran dana BOS yang diterima untuk SD sebesar Rp900 ribu per siswa, jenjang SMP Rp1,1 juta per siswa," kata Sutriana, sekaligus ketua pelaksana BOS Disdik Kota Palembang.
Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, juga belum mengetahui soal program makan siang gratis bagi siswa. “Pemenang pemilu belum dilantik, menterinya juga belum tahu.
Kalau pun nanti berjalan, kabarnya ada lembaga sendiri yang mengurusi program itu,” sebut Hendri, dari Bidang Kurikulum SD Disdik OKU.
Termasuk apakah sasarannya seluruh anak sekolah, atau hanya untuk daerah tertentu saja seperti daerah 3T. “Realiasinya seperti apa, kami belum tahu. Belum ada petunjuk, termasuk penganggaran dari mana. Masuk dana BOS atau apa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI, Edi Harmanto, mengaku belum tahu seperti apa program makan siang gratis untuk siswa. “Tapi setidaknya, jangan lagi dari dana BOS,” singkatnya.
Kepala SMA N 1 Ujanmas, Muara Enim, Pendrizal Spd MM mengatakan bahwa program makan siang gratis untuk siswa sah-sah saja untuk diterapkan. "Selama itu ada aturan hukumnya atau juklak dan juknisnya sebagao dasar pelaksanaan," ujarnya.
Kalau itu diterapkan, lanjutnya, tentu dana BSOS harus ditambah khusus untuk makan siang tersebut. “Kalau tidak ditambah, maka harus ada yang dikorbankan. Itu karena dana BOS itu terbatas dan sudah pos-pos penggunaannya," terangnya.
Menurutnya, jika per hari 1 anak anggarannya Rp15Ribu, maka jika dikalikan per hari dengan total keseluruhan jumlah siswa, maka dana BOS tidak akan cukup. "Jadi lebih realistis, apabila dananya ditambah khusus untuk makan siang," jelasnya.
Kepala Disdik Kabupaten Banyuasin Aminudin, pada prinsipnya menunggu kebijakan daripada pemerintah pusat. "Kita tunggu kebijakan pastinya, " singkatnya.
Guru SMA Negeri 2 Banyuassin, Yusrizal, menyebut tidak masalah jika program makan siang gratis bagi siswa memakai dana BOS. “Asal ada juknis sebagai payung hukum. Mungkin masuk pada belanja barang dan jasa yang menggunakan siplah," katanya.
Sebab dampak positifnya lebih banyak. Siswa kenyang, bisa berhemat. "Semoga program makan siang gratis bermanfaat dan barokah. Kami sebagai kepala sekolah dan guru berpikir positif, " ujarnya.
Komariah, guru SMA di Banyuasin, mengaku sudah mendengar dan mengetahui soal bakal adanya program makan siang gratis bagi siswa. “Wacana itu saya sudah ketahui, tapi tidak menganggu dana BOS regular. Jadi, ada dana BOS istimewa, istilahnya," bebernya.
Sehingga guru honorer akan tetap ada anggaran honornya, sesuai dengan aturan dana BOS reguler yang sudah berjalan selama ini. Jadi, jangan cemas dan gaduh dengan rencana pemerintah kelak.