PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Setelah masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Bulog bakal kembali memulai penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat penerima.
Wakil Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumsel dan Babel, Elis Nurhayati mengatakan pihaknya masih melaksanakan penugasan penyaluran bantuan pangan (banpang).
BACA JUGA:Terima Beras Impor Thailand, Masuk Bulog sejak Awal Tahun, Harga Bergejolak Jelang Ramadan
BACA JUGA:Bulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras via Kantor Pos
"Kita menyalurkan untuk bantuan alokasi Februari untuk masing-masing penerima berupa beras 10 kilogram. Kemarin ditunda atas instruksi pemerintah karena pemilu, dan setelahnya segera kita distribusikan lagi," sampainya, kemarin.
Pihaknya menargetkan penyaluran bantuan pangan ini paling lambat sudah diterima semua masyarakat penerima manfaat hingga akhir Februari untuk alokasi bulan Februari.
"Di Provinsi Sumsel, masyarakat penerima manfaat bantuan pangan ada sekitar 5.500 KPM dan khusus Kota Palembang sekitar 3.000-an KPM," ujarnya.
Terkait waktu penyaluran, alokasi Februari baru akan mulai dilaksanakan. "Yang baru kita selesaikan itu untuk alokasi bantuan pangan bulan Januari, dan jumlah penerima sama setiap bulan," bebernya.
Pemberian bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu serta menekan inflasi.
Selain itu, saat ini beras SPHP (beras medium) Bulog disalurkan tak hanya ke ritel-ritel tradisional tetapi juga modern. "Jadi di pasar modern pun sekarang ada beras SPHP," katanya.
Dengan stok beras yang dimiliki saat ini lebih kurang 5 ribu ton, Elis mengatakan ini bisa tahan setidaknya untuk 2 bulan ke depan.
Sebelumnya Perum Bulog juga memastikan persiapan stok beras untuk bulan Ramadan tersedia sampai dua bulan ke depan.
BACA JUGA:Dorong Petani Jual Beras ke Bulog, Minta Pemda Bikin Regulasi, Hanya Terealisasi 20 Persen
BACA JUGA:Bulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
"Selain stok beras yang ada, kita terus menerima beras impor dari Thailand. Jumlah sedang diatur oleh pemerintah pusat," katanya.