KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Forum Puskesmas OKI, Muherli angkat bicara soal tudingan dirinya menjadi koordinator meminta dana kepada para pimpinan puskesmas atas suruhan Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan.
“Ini konyol sekali dan tidak mungkin dilakukan," ujar Muherli kepada awak media, kemarin (29/1).
Dikatakannya, akibat informasi tersebut beberapa kepala puskesmas yang ditemui, justru menuding pernyataan tendensius tersebut.
“Kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan,” lanjutnya.
Dijelaskan Muherli, dirinya tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 kepala puskesmas.
BACA JUGA:Tekan Wabah DBD Tak Meluas, Puskesmas Diminta Cepat Tanggap
BACA JUGA:Target Vaksinasi Polio Harus Tercapai. Sub PIN Dapat Diakses di Puskesmas hingga Sekolah
Bagaimana mungkin hal disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan puskesmas. Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun. Berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan tersendiri oleh Dinas Kesehatan. "Setiap puskesmas memiliki anggaran masing-masing," jelasnya.
Menurut dia, dengan isu miring ini sendiri dirasakan cukup mengganggu kinerja dirinya dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat mengeluhkan hal yang sama.
“Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum,” paparnya.
Terkait beberapa pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu, dia menggarisbawahi dengan jelas, bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah. " Jadi yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," ungkapnya.
Terpisah, ketegasan juga disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti mengatakan fakta sebenarnya dengan mengutarakan bahwa isu tersebut, sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan Kepala dinas kepada kepala puskesmas setempat
BACA JUGA:95 Persen Puskesmas Sumsel Terakreditasi
BACA JUGA:Periksa Kesehatan Estafet, Usai dari Puskesmas, JCH Lanjut ke RS
Sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak mampu secara tertulis dan lisan. "Ini fitnah karena tidak ada sama sekali kejadian ini," tegasnya.