Dia mengatakan Indonesia tak boleh lagi ketergantungan dengan energi fosil. Dia mengatakan Indonesia harus mendorong perubahan ke energi terbarukan. Indonesia punya banyak sumber green energy tersebut. “Kita bisa buka 19 juta lapangan kerja dari pengembangan green energy ini,” bebernya.
Kemudian, reforma agrarian juga terus dilakukan. Termasuk program PTSL, dan lainnya. “Pupuk dan bantuan bibit yang mudah didapat dan murah untuk petani juga harus jadi perhatian ke depan,” pungkas Gibran.
Sementara, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang masih menjabat Menko Polhukam saat ini menyatakan, meski Indonesia kaya sumber daya alam, tapi kedaulatan pangan belum terwujud. Ia juga menuding program food estate gagal. ”Food estate gagal, merusak lingkungan, merugikan kita,” cetusnya.
Mahfud mengatakan, jumlah petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit. Tapi subsidi pupuk makin besar. "Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik," katanya.
BACA JUGA:Ketua Komisi I DPR Syukuri Data Pertahanan Negara Tidak Terbongkar Saat Debat Capres
BACA JUGA:Debat Panas soal Pertahanan, Moderator Terpaksa Berulang Kali ‘Mohon Tenang’
Dia juga juga menyinggung laut dan udara yang tercemar. Lalu, sumber daya alam kini seolah menjadi sumber sengketa di masyarakat. “Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita, investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita," bebernya.
Mahfud menambahkan, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dia pernah mengeluarkan putusan terkait sumber daya alam berpihak pada rakyat. Satu pemanfaatan, dua pemerataan, tiga partisipasi masyarakat, dan empat penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur. “Namun, tidak ada upaya pemerintah berkaitan hal itu,” cetusnya.
Selanjutnya, sesi – sesi berikutnya debat berlangsung jual beli tanggapan dan masih saling sindir. Misalnya, Mahfud menyindir tak akan menyampaikan pertanyaan ke putra Presiden Joko Widodo yang bersifat jebakan dan recehan.
Sementara Gibran mengatakan, kalau memang pertanyaannya dinilai receh, harusnya bisa dihabat dengan mudah oleh Mahfud. Soal kerusakan lingkungan, Gibran mengatakan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengusaha tambang yang melanggar aturan dan korup. Menurutnya, mencabut IUP sebagai solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal.
"Kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan dibesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Gibran. Sesuai Permen Investasi No 1 Tahun 2022, perusahaan-perusahaan besar harus menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal.
BACA JUGA:Debat Capres 2024, Prabowo: Agar Masyarakat Hidup Layak, Kekayaan Negara Harus Dijaga
BACA JUGA:Debat Capres 2024, Prabowo: Fungsi Utama Negara adalah Melindungi Warganya
Mahfud menanggapi penjelasan Gibran . Dia membeberkan data deforestasi hutan yang sangat luas. "Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 terakhir, terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," kata Mahfud .
Menurutnya, justru mencabut IUP tidak semudah itu. Mahfud mengatakan ada banyak mafia di balik pencabutan IUP ini. "Bilang cabut aja IUP-nya ya itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya," katanya. Mahfud lantas menceritakan pengalamannya saat mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak. Ia juga mengungkit pernyataan KPK terkait tambang ilegal.
"Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal. Dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya.