SUMATERAEKSPRES.ID- Tahun 2025, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menjadwalkan introduksi vaksin dengue menjadi program nasional, demi mencegah penyebaran demam berdarah.
"Kita akan diskusikan dengan ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group of Immunization) tentu kita harus bicara dengan kementerian seperti Bappenas, karena terkait pembiayaan, karena setiap vaksin baru kita harus mulai dengan introduksi. (Untuk introduksi vaksin dengue) kita lihat tahun depan," ujar Maxi di Jakarta, Rabu.
Maxi mengatakan, meski menjadwalkan pengenalan vaksin tahun depan, namun Pemerintah juga mengizinkan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah bagus memulai pengenalan vaksin dengue.
"Kita juga sudah izinkan daerah-daerah, sebenarnya introduksi sudah mulai daerah-daerah tertentu yang kapasitas fiskal APBD-nya bagus, seperti Kaltim. Daerah yang sudah mau silahkan," ujar dia.
Menurut dia, proyeksi untuk sampai akhirnya vaksin dengue menjadi program nasional akan sangat tergantung pada hasil introduksi.
BACA JUGA:Cegah DBD, Dinkes Muba Himbau Warga Lakukan Ini
BACA JUGA:Tekan Wabah DBD Tak Meluas, Puskesmas Diminta Cepat Tanggap
Vaksin dengue direkomendasikan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) untuk diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.
Jarak pemberian vaksin pertama dan kedua adalah selama tiga bulan.
Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.
Mengenai upaya pencegahan penyebaran DBD, salah satu yang diupayakan Pemerintah yakni penebaran jentik nyamuk Aedes aegypti mengandung bakteri Wolbachia.
Maxi menuturkan, saat ini sejumlah fasilitas yang memiliki kapasitas dalam produksi teknologi itu antara lain laboratorium UGM, Labkesmas di Salatiga.
BACA JUGA:WASPADA ! Kasus DBD di Sumsel Kembali Meningkat. Segera berobat
BACA JUGA:5 Ciri Nyamuk DBD, Anda Wajib Mengetahuinya
"Lima kabupaten/kota (sebagai pilot proyek penyelenggaraan teknologi nyamuk Aedes aegyepti ber-Wolbchia), kita akan lihat lagi sesudah ini jalan, tahun ini, karena kapasitas produksi telur itu kita masih terbatas," pungkas Maxi.(lia)