BACA JUGA:Perkuat Netralitas Petugas
BACA JUGA:Febrian: Pelapor Harus Dilindungi
Dia menegaskan, penanganan laporan ini merupakan ujian bagi Bawaslu OI dalam menjaga netralitasnya.
“Kami berharap Bawaslu sebagai wasit betul-betul dapat menunjukkan sikap profesionalnya dalam menangani laporan ini,” tandasnya.
Diketahui, Video dugaan keberpihakan seorang Kepala Desa (Kades) terhadap seorang Calon Legislatif (Caleg) tertentu atau tak netral di Rambang Kuang semakin viral di dunia media sosial (Medsos).
Video yang menggambarkan dugaan keberpihakan kades tersebut mulai tersebar luas melalui sejumlah akun Instagram, di antaranya @sumselreceh dan @beritaonlineplg. Bahkan memantik reaksi peda netizen.
Setelah video kades itu diposting, respons dari netizen pun mengalir deras, menciptakan gelombang diskusi dan tuntutan untuk tindakan tegas terhadap Kades Rambang Kuang yang diduga tidak netral tersebut.
Seorang netizen yang menggunakan akun @irvan_097 mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dengan menyoroti pentingnya netralitas seorang Kades.
"Bahaya kalau sudah ikut-ikutan, seharusnya menjaga netralitas," tulis akun tersebut, mencerminkan keprihatinan akan dampak yang bisa timbul akibat video sikap tidak netral dari kades.
Selain itu, ada juga suara yang menuntut sanksi keras terhadap Kades yang terlibat dalam kontroversi ini. Akun @ynasa_arii dengan tegas menyatakan, "Na na nah harus diberi sanksi," menunjukkan desakan untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan netralitas.
Akun instagram lainnya @plglipp juga posting video tersebut. Bahkan ada yang meminta jabatanya kades itu dicopot. "Copot jaabatanya," tulis akun Ibnu_Djufri.
Kontroversi ini kini menjadi sorotan utama di jagat maya, memperlihatkan betapa pentingnya netralitas seorang kepala desa dalam konteks pesta demokrasi.
Dengan respons yang bervariasi dari netizen, harapannya adalah agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Rambang Kuang. (dik/kms)