JAKARTA – Proses seleksi calon ASN (CPNS dan PPPK) 2023 belum juga tuntas. Pemerintah pusat sudah mulai bahas rencana rekrutmen 2024. Pengadaan CPNS dan PPPK 2024 pun sudah dilaporkan MenPANRB, Abdullah Azwar Anas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Gerak cepatnya, MenPANRB telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Surat bertanggal 21 Desember 2023 itu intinya mengingatkan, penataan pegawai non ASN (honorer) wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.
"Kami harapkan para kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga segera menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024," jata Anas. Tapi ada rambu-rambu pengusulan kebutuhan CASN 2024.
Pertama, pengadaan ASN 2024 terdiri dari PPPK khusus bagi pelamar honorer dan CPNS bagi pelamar umum. Menurutnya, ketentuan jabatan pada pengadaan ASN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
BACA JUGA:500 Guru di OKI Nantikan Pengangkatan Status PPPK, Pak Bupati Komitmen dan Ungkapkan Ini
BACA JUGA:Dinyatakan Lolos, PPPK Diminta Isi Daftar Riwayat Hidup
Dengan memperhatikan kondisi pegawai honorer saat ini, akan dipertimbangkan dibukanya jabatan pelaksana untuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD)/sederajat. “Usulan kebutuhan ASN wajib memprioritaskan penataan pegawai honorer,” tuturnya.
MenPANRB menginstruksikan, pemda/kementerian/lembaga segera menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). “Paling lambat 31 Januari. Jumlah kebutuhan yang disampaikan itu akan menjadi pertimbangan dalam penetapan kebutuhan ASN 2024,” imbuhnya.
Pada 2 Januari lalu, MenPANRB telah menggelar rapat koordinasi internal. Guna memastikan program 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Kemudian, pematangan GovTech dan persiapan seleksi ASN 2024.
Anas menambahkan, rekrutmen ASN 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN sektor pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Intinya masih berfokus pada penyelesaian masalah honorer. Targetnya, menyelesaikan rekrutmen 1,6 juta ASN PPPK, sebelum ganti pemerintahan. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA:Kenaikan Gaji PNS 2024 Pakai Sistem Rapel, Bagaimana PPPK? Ini Jawaban Pemerintah
BACA JUGA:AKhirnya Pengumuman! Kemenag Catat 3.620 Peserta Lolos Seleksi CPPPK, Selanjutnya Wajib Lakukan Ini
Merespons hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih mengimbau kepada seluruh honorer untuk mengawal di setiap daerah jangan sampai tertinggal lagi.
Honorer diajak untuk melakukan pendekatan persuasif dengan kepala daerah masing-masing agar formasinya bisa dimaksimalkan. Permintaan khusus disampaikan kepada pejabat daerah agar melihat masalah honorer ini dengan hati dan bekerja dengan rasa kemanusiaan. Jangan ada diskriminasi, suka tidak suka sehingga menyebabkan honorer tersisa. "Tolong kepala daerah menyampaikan kebutuhan ASN PPPK 2024 sesuai dengan instruksi MenPANRB," imbuhnya.
Nur juga mengimbau agar pemda mengusulkan formasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan keinginan. Dia juga minta daerah tidak mempermasalahkan lagi masalah kualifikasi pendidikan, karena MenPANRB sudah membuka pintu masuk bagi lulusan SMA ke bawah.