Untuk cakupan pelayanan air minum layak di Sumsel di angka 86,35 persen, dengan akses sanitasi 28,62 persen. Untuk infrastruktur irigasi, luas daerah yang dilayani 53 ribu hektare atau 58,24 persen. "Untuk 2024, Kementerian Pertanian akan melakukan pembukaan lahan sawah baru seluas 200 ribu hektare," katanya.
Semenara, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), Sumsel mendapat poin sangat baik yaitu 78,25. Sumsel juga berhasil meraih 9 kali WTP berturut-turut sejak 2014. "Mudah-mudahan 2023 ini kita kembali mendapat WTP, sehingga menjadi 10 kali," tuturnya. Sejak dilantik Mendagri Oktober 2023 lalu, Fatoni mengungkapkan ada lima program prioritas yang diamanahkan kepadanya. Lima program itu yakni penanganan karhutla, pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem dan sukseskan Pemilu-Pilkada 2024.
Untuk karhutla, yang terpenting adalah pencegahan agar tidak terulang setiap tahun. Selain menambah operasi udara melalui teknologi modifikasi cuaca dengan beberapa lembaga, Pemprov Sumsel juga akan mengupayakan pembangunan embung, kanal dan infrastruktur pendukung lainnya.
Untuk inflasi, pengendaliannya lewat optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), gerakan pangan murah, sidak pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, refocusing anggaran BTT dan lainnya. "Dukungan anggaran 2023 terhadap inflasi ini mencapai Rp122, 9 miliar, kita kumpulkan dari dinas-dinas," jelasnya.
Untuk penurunan stunting, pada 2022 lalu, Sumsel berhasil menekan hingga 18,6 persen. Merujuk data e-PPBGM, jumlah balita kategori pendek dan sangat pendek sebanyak 9.062 orang atau hanya 1,8 persen dari jumlah balita yang diukur 502.209 orang.
"Penanganan stunting ini diupayakan juga lewat peningkatan anggaran yang mencapai 27,93 persen dari RKPD 2023. Pencegahan utamanya kepada para wanita sebelum dia menikah, " jelas Fatoni.
Soal kemiskinan ekstrem, Sumsel berhasil menjadi yang tercepat menurunkannya di Pulau Sumatera, yakni 1,89 persen. Sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem Sumsel 3,19 persen atau sebanyak 279 ribuan jiwa. Saat ini sisa 1,29 persen. Masih sedikit lebih tinggi dari capaian nasional 1,12 persen.
Untuk menurunkannya dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti renovasi rumah tidak layak huni, akses sanitasi dan air bersih. “Kita juga akan memanfaatkan data Regsosek untuk penanggulangannya agar lebih tepat sasaran. Upaya lain juga melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, " ungkap Fatoni.
Untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Pemprov Sumsel dan Pemkab/Pemkot telah melakukan penandatanganan NPHD serentak 9 November 2023 lalu. Menjadi yang pertama di Indonesia. “Pada 2023 dianggarkan 40 persen hibah untuk KPU dan Bawaslu. Tahun ini 60 persen," bebernya.
Soal capaian prestasi, Fatoni menyebut ada 24 penghargaan dari total 51 award yang berhasil diraih Pemprov. Menurutnya, penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras bersama. "Ini merupakan indikator capaian kinerja kita, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. Terpenting adalah output-nya. Capaian ini akan berdampak terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lainnya, " tukasnya.
Malamnya, usai refleksi akhir tahun, Pj Gubernur bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dan forkompimda ikuti video conference pengamanan malam tahun baru bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kawasan Bundaran Air Mancur.
Di kawasan Monpera dan Ampera, ribuan warga tumplek blek untuk merayakan malam pergantian tahun 2023 ke 2024. Begitu pula di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Jembatan Ampera ditutup mulai pukul 22.00 -01.00 WIB. Langit Palembang berwarna-warni dengan kembang api yang diletuskan silih berganti dari berbagai penjuru.(yun/kms/*)