Kejati Sumsel Titipkan Dua Aset Korupsi ke Pemprov Sumsel, Fokus Selidiki Pembeli Tanah

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 18:09

Kejati Sumsel serahkan dua aset korupsi ke Pemprov Sumsel, sementara penyidik dalami niat pembeli tanah. Foto:Evan Zumarli/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menyerahkan pengelolaan dua barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pada Senin, 25 November 2024.

Aset yang dimaksud adalah tanah di Jalan Mayor Ruslan, Palembang, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 17 miliar, dan sebuah asrama mahasiswa di Yogyakarta yang diperkirakan senilai Rp 10 miliar.

Menurut Kepala Kejati Sumsel, Dr. Yulianto SH MH, kedua aset tersebut sejatinya merupakan milik Pemprov Sumsel sejak tahun 1951, namun tidak tercatat dengan baik, sehingga menjadi sasaran praktik mafia tanah yang melakukan jual beli secara ilegal.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kedua aset ini sebenarnya milik Yayasan Batanghari Sembilan yang kemudian dialihkan kepemilikannya dengan menerbitkan sertifikat yang sah.

Yulianto menjelaskan bahwa untuk aset yang terletak di Yogyakarta, kasus ini masih dalam proses banding karena pihak Kejaksaan mengajukan keberatan atas putusan pengadilan sebelumnya.

Sementara itu, tanah yang terletak di Jalan Mayor Ruslan masih dalam tahap penyidikan.

"Setelah putusan inkrah, Pemprov Sumsel dapat memanfaatkan kedua aset ini, bahkan bisa dilelang dan hasilnya dimasukkan ke APBD untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Yulianto.

Lebih lanjut, Yulianto mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan memalsukan identitas penjual. Mereka membuat KTP dan dokumen palsu untuk memuluskan transaksi jual beli aset tersebut.

Meskipun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan, tanah ini tercatat di peta asli Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai milik Yayasan Batanghari Sembilan.

kejati sumsel titipkan dua aset korupsi ke pemprov sumsel, fokus selidiki pembeli tanah                            sumateraekspres.id - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) resmi menyerahkan pengelolaan dua barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan kepada pemerintah provinsi (pemprov) sumsel pada senin, 25 november 2024.
aset yang dimaksud adalah tanah di jalan mayor ruslan, palembang, yang nilainya diperkirakan mencapai rp 17 miliar, dan sebuah asrama mahasiswa di yogyakarta yang diperkirakan senilai rp 10 miliar.
baca juga:empat saksi diperiksa dalam kasus penjualan aset yayasan bhs
baca juga:2 saksi dicecar 15 pertanyaan, kasus dugaan korupsi penjualan aset bhs
menurut kepala kejati sumsel, dr. yulianto sh mh, kedua aset tersebut sejatinya merupakan milik pemprov sumsel sejak tahun 1951, namun tidak tercatat dengan baik, sehingga menjadi sasaran praktik mafia tanah yang melakukan jual beli secara ilegal.
setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kedua aset ini sebenarnya milik yayasan batanghari sembilan yang kemudian dialihkan kepemilikannya dengan menerbitkan sertifikat yang sah.
yulianto menjelaskan bahwa untuk aset yang terletak di yogyakarta, kasus ini masih dalam proses banding karena pihak kejaksaan mengajukan keberatan atas putusan pengadilan sebelumnya.
baca juga:penyidik kejati sumsel periksa dua saksi kasus korupsi penjualan aset yayasan bhs
baca juga:kejati sita rumah mewah, kasus penjualan aset yayasan bhs 
sementara itu, tanah yang terletak di jalan mayor ruslan masih dalam tahap penyidikan.
"setelah putusan inkrah, pemprov sumsel dapat memanfaatkan kedua aset ini, bahkan bisa dilelang dan hasilnya dimasukkan ke apbd untuk kesejahteraan masyarakat," ujar yulianto.
lebih lanjut, yulianto mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan memalsukan identitas penjual. mereka membuat ktp dan dokumen palsu untuk memuluskan transaksi jual beli aset tersebut.
meskipun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan, tanah ini tercatat di peta asli badan pertanahan nasional (bpn) sebagai milik yayasan batanghari sembilan.
baca juga:kasus penjualan aset yayasan bhs: kejati sita rumah mewah dan dokumen hak milik
baca juga:mantan camat it ii diperiksa terkait kasus korupsi aset yayasan bhs
penyidik saat ini masih menyelidiki bagaimana proses sertifikat tanah ini bisa diubah dan aset ini bisa dijual secara ilegal.
"yang kini sedang kami dalami adalah niat dari pembeli tanah tersebut. apakah mereka terlibat dalam penjualan aset ini atau hanya sebagai pihak yang dirugikan," tegas yulianto.
ia menambahkan bahwa tanah yang dibeli seharga sekitar rp 1 miliar itu sebenarnya memiliki nilai jauh lebih tinggi, yakni bisa mencapai belasan miliar rupiah.
baca juga:lanjutan penyidikan kasus penjualan aset yayasan bhs, penyidik kejati periksa tiga saksi
baca juga: vivo y300 resmi meluncur, pesaing baru di kelas menengah dengan chipset snapdragon 4 gen 2 harga terjangkau
sementara itu, pelaksana tugas (pj) gubernur sumsel, elen setiadi, mengucapkan terima kasih kepada kejati sumsel atas dukungannya dalam mengelola aset-aset pemprov sumsel.
menurut elen, langkah ini menjadi bukti bahwa aset yang sempat terlantar dan tidak terdokumentasi dengan baik kini dapat diselesaikan secara cepat dan dikembalikan kepada pemprov sumsel.
"kami sangat mengapresiasi upaya kejati sumsel yang telah berhasil menyelesaikan masalah ini. ini menjadi semangat baru bagi kami di pemprov sumsel untuk lebih serius dalam mendata dan mengelola aset yang ada," ujar elen.
baca juga: 10 kampus paling dicari oleh pt freeport indonesia
baca juga:harga toyota yaris 2021 bekas di indonesia harga mulai rp205 juta - rp270 juta dan simulasi pembayaran kredit
ia juga menegaskan bahwa ke depan pemprov sumsel akan lebih teliti dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan aset daerah agar tidak ada lagi kejadian serupa.