PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Baznas se-Sumsel pada 27-29 November 2023 di Hotel Emilia.
Kegiatan ini untuk mengevaluasi kegiatan/program tahun 2023 serta menyusun skala prioritas menghadapi tantangan ke depan, baik dari sisi target pengumpulan hingga regulasi.
Wakil Baznas Indonesia Wilayah Provinsi Sumsel, Prof Ir HM Nadratuzzaman, menyampaikan beberapa tantangan termasuk isu-isu yang bakal dihadapi dan harus dilakukan Baznas ke depan. "PR kita bersama untuk para muzaki besar perusahaan dan lainnya supaya menyalurkan zakatnya ke Baznas," sampainya.
Kemudian soal Rumah Sehat Baznas diharapkan ada satu saja di kabupaten-kota Sumsel dibangun rumah sehat ini untuk menekan angka kemiskinan dan membantu masyarakat tidak mampu. "Untuk pembangunannya kita ada dana dari pusat senilai Rp3 miliar, Rp2 miliar pembangunan, dan Rp1 miliar untuk pengadaan," bebernya.
Tak kalah penting, perlu koordinasi data penerima antara UPZ, LAZ, dan Baznas. "Ini agar penerima tidak yang itu-itu saja dan jangkauan yang membutuhkan lebih luas," ujarnya.
Ada juga terkait regulasi kegiatan sosial, banyak yayasan mengumpulkan zakat seperti kasus ACT padahal yang berhak mengumpulkan zakat hanya UPZ, LAZ, dan Baznas. "Mengenai ini Kemenag dan Polda perlu bekerja sama. Perlu sweeping dan membawa ke ranah hukum jika lembaganya tidak berlandaskan LAZ, Baznas, atau UPZ," paparnya. Termasuk pengawasan atau penertiban dana yang dikumpulkan tapi tidak disalurkan ke mustahik.
Dikatakan, sesuai rakornas target pengumpulan zakat mencapai Rp25 triliun di 2023. "Padahal secara patensi Rp327 triliun atau belum sampai 10 persennya, maka kita bekerja sama dengan LAZ agar dapat merealisasikan zakat Rp34 triliun tahun ini. Target tahun depan Rp50 triliun," cetusnya. Dengan semakin maksimalnya penerimaan zakat, maka program ke depan bukan hanya satu keluarga satu sarjana, tapi pihaknya bisa memberikan beasiswa hingga keluar negeri.
Kepala Baznas Sumsel diwakili Wakil Ketua IV, Ahmad Marjundi, mengatakan kegiatan ini mengambil tema 3A yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Apalagi dalam pelaksanaannya Baznas jelas memiliki landasan hukum berdasarkan regulasi baik UU, Perda, maupun keputusan gubernur.
Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi Sumsel, Sunarto, menyampaikan Rakorda untuk evaluasi dan menyusun program skala prioritas untuk hadir di tengah masyarakat yang kurang mampu. "Kegiatan ini juga mensinergikan Baznas dengan pemprov dan kabupaten/kota," sampainya. Baznas pun menyampaikan laporan 3 bulanan atau 4 bulan sekali pertanggungjawaban penghimpunan zakat ASN atau pegawai pemerintah.
"Kalau ada OPD belum setor dapat termonitor supaya dapat ditingkatkan lagi," pungkasnya. Dalam kegiatan itu juga diserahkan donasi untuk Palestina Rp500 juta dari pengumpulan lewat Baznas dan MoU Baznas dengan UPZ RSMH dan MUI Sumsel. (tin/fad)