Komunitas GGD di Muratara bersama komunitas pendidikan turut membangun sejumlah sarana di Muratara, seperti musala, jembatan gantung, maupun rumah guru. Jembatan gantung yang dibangun itu di Desa Karang Pinggan dan Desa Senawar sehingga mempermudah pelajar menempuh akses pendidikan. Karena sebelumnya di sana pun para siswa ke sekolah harus melintasi aliran sungai dengan menaiki perahu rakit.
Bupati Muratara, H Devi Suhartoni mengungkapkan peranan GGD memberi manfaat bagi masyarakat. "GGD di Muratara selain mengajar di daerah jauh di pedalaman, mereka juga punya niat tulus mencerdaskan dunia pendidikan dan melakukan kegiatan sosial," katanya. Kegiatan GGD ini tentu saja patut diapresiasi.
Devi pun meminta seluruh pihak agar merespons positif gerakan pembangunan pendidikan yang dilakukan sejumlah tenaga didik di Muratara. Bukan hanya guru, namun peranan orang tua juga diperlukan untuk menunjang pembangunan karakter anak. "Muratara akan maju dan berkembang, jika anak dan guru bersatu. Anak-anak Muratara, harus sekolah tinggi, nasib Muratara di tangan anak-anak di masa depan," tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin menyoroti permasalahan serius guru honorer di Sumsel yang kesejahteraannya masih banyak memprihatinkan.
Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan lagi kondisi tenaga guru honorer dan mengangkatnya menjadi PPPK serta ASN.
Terkait keluhan guru honorer, terangnya, barangkali perlu ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak. “Kita tahu bahwa kekurangan guru di seluruh Tanah Air ini jumlahnya besar dan kehidupan mereka memprihatinkan serta tidak layak. Dengan adanya guru honorer yang diangkat pemerintah menjadi PPPK maupun ASN ini adalah harapan kita semua,” ungkap Djohar.
Karena ini juga menyangkut dunia pendidikan dan kesejahteraan para guru. “Jangan kita biarkan nasib para guru nelangsa, karena masa depan bangsa ini terletak pada generasi sekarang yang perlu diisi dengan ilmu yang benar dengan pendidikan yang benar. Oleh karena itu gurunya pun harus benar ekonominya,” tegasnya.
Pihaknya pun tak mau para guru menderita, pergi ke sekolah berjalan kaki jauh lagi, tapi honornya tidak layak. “Kita masih mendengar guru honorer gajinya Rp300.000-Rp500.000, itu tidak layak untuk kehidupan di negeri kita ini,” pungkasnya. (lid/zul/fad/)