*Reses DPRD Prabumulih
PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID – Masa reses anggota DPRD Kota Prabumulih di tiga dapil, Prabumulih Barat, Prabumulih Utara dan Prabumulih Timur, Rabu (23/8) menemukan beberapa keluhan warga.
Seperti pemekaran Kelurahan Baru di kota nanas. Dimana, kantor dan lurah baru sudah ada berikut pembagian wilayah,
namun data kependudukan masyarakat masih yang lama alias data di KTP belum berubah sehingga masyarakat yang ingin berurusan kependudukan menjadi bingung.
"Kami sudah jadi kelurahan baru yaitu Kelurahan Tebing Tanah Putih, kami sudah punya bapak baru tapi belum bisa menyerap aspirasi ke masyarakat," ujar A Murod, warga Prabumulih Barat.
Menurutnya, Kelurahan Tebing Tanah Putih saat ini sudah mempunyai 11 RT dan 2 RW.
"Kami berharap selesaikanlah cepat (administrasi, red) sehingga program Tebing Tanah Putih bisa berjalan. Kalau program PKK,
posyandu dan lain-lain sudah jalan tapi bagi yang mau mengurus surat tanah dan lain-lain belum bisa sehingga belum bisa ngapo-ngapo," sambungnya mengaku pihaknya sudah ada Lurah tapi belum bisa berfungsi.
Pihaknya pun berharap untuk segera diusulkan ke pemkot supaya kelurahan baru bisa segera aktif mulai dari RT dan RW juga bisa aktif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno mengaku pihaknya melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Khususnya untuk kelurahan pemekaran dimana apa yang disampaikan ada beberapa kesulitan termasuk administrasi, operasional dana kelurahan dan dana TPP yang sampai saat ini sejak dilantik belum mendapatkan TPP," sebutnya.
Pihaknya akan memanggil Bagian Tata Pemerintahan terkait kelurahan pemekaran di Dapil nya dan dapil lain.
"Saya rasa keluhannya sama, kalau kantor juga masih ditumpangi oleh masyarakat namun listrik masih menunggak dan biaya operasional kelurahan baru khususnya 5 kantor kelurahan di Kecamatan Prabumulih Timur. Itulah kesulitan nya belum ada biaya operasional kelurahan," sesalnya.
Jadi, pihaknya menekankan kepada Lurah Pemekaran yang baru jangan patah semangat dan tetap melayani masyarakat dan intens berkomunikasi dengan kelurahan induk.
"Seperti kelurahan Gunung Ibul Selatan dimana data-data kependudukan masih ada di kelurahan induk," sebutnya.(chy/)