Hadapi Inflasi Dengan Prinsip 4K, Kejar Target 2,5 ± 1 Persen

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sumsel kini menjadi sorotan dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam acara High-Level Meeting and Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ada beberapa rekomendasi pengendalian inflasi yang disampaikan. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel diwakili Mohamad Latif memberikan rekomendasi strategis dalam menghadapi tantangan inflasi, didasarkan prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemda, BI, serta stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk ancaman inflasi dan potensi gangguan distribusi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Pertama menjamin ketersediaan pasokan, langkah ini memerlukan peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir,” tegasnya. 

Pemda diharapkan bisa meningkatkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta teknologi pertanian. Kemitraan dan penguatan kelembagaan dengan pihak swasta juga harus dioptimalkan untuk memastikan pasokan yang stabil dan memadai. “ Kemudian pentingnya menjaga keterjangkauan harga. Ini dapat dicapai dengan melaksanakan gerakan pengendalian inflasi secara serentak di seluruh Sumsel, termasuk menggelar pasar murah secara rutin,” tegasnya.

BACA JUGA:Inflasi Menurun, Bank Indonesia Optimis Stabilitas Harga Terjaga

BACA JUGA:Di Bawah 2 Persen, Pj Gubernur Sumsel Sebut Inflasi Sumsel Secara Umum Masih Terkendali

Kegiatan ini bertujuan menekan harga di pasaran dan memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Kelancaran distribusi menjadi faktor kunci lainnya. Pemda diminta proaktif mencegah karhutla yang dapat mengganggu distribusi barang dan komoditas, karena bisa memicu lonjakan harga,” lanjutnya. 

Terakhir komunikasi efektif juga pilar penting. Informasi mengenai jadwal pasar murah dan ketersediaan pasokan harus disampaikan secara luas dan tepat waktu kepada masyarakat. Pemda harus melaporkan rencana kenaikan tarif atau harga dengan transparan agar tidak menimbulkan kepanikan.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menyoroti tiga fokus utama yang harus dijalankan Pemda untuk mencapai sasaran inflasi lebih rendah, yaitu di angka 2,5 ± 1 persen hingga akhir tahun 2024. Fokus pertama mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, hingga penerapan teknologi pertanian yang lebih maju. 

Elen juga menekankan pentingnya kerjasama kelembagaan melalui korporatisasi dan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak. Fokus kedua pelaksanaan dan pemantauan hasil Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Corporate dan Goes to Office. Program ini diharapkan memperkuat kemandirian pangan di Sumsel melibatkan sektor korporasi dan kantor-kantor pemerintahan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

BACA JUGA:Tekan Laju Inflasi Daerah, Kembali Gelar Pasar Murah

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Gelar Pasar Murah untuk Tekan Inflasi Daerah, ini Kata Pj Wako!

Fokus ketiga melanjutkan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, termasuk melalui pasar murah secara berkala. Upaya ini bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan barang di pasar, sehingga inflasi tetap terkendali.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumsel bulan Juli 2024 menunjukkan tren stabil. Inflasi tercatat mengalami deflasi dua bulan berturut-turut, yaitu -0,29% (month-to-month) pada Juli dan -0,03% pada Juni 2024. Ini mengakibatkan nilai inflasi tahun kalender hingga Juni berada di angka 0,35%.