https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Kampanye Anti Korupsi Kejari Empat Lawang: Pengelolaan Keuangan Daerah Jadi Fokus Utama

Kejaksaan Negeri Empat Lawang gelar kampanye anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Foto: istimewa--

SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang mengadakan kampanye dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik”. 

Acara ini berlangsung di ruang rapat Madani Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Empat Lawang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang, Eryana Ganda Nugraha, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari program Kampanye Anti Korupsi yang dilaksanakan dengan kolaborasi erat bersama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

“Alhamdulillah, kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan Pemkab Empat Lawang,” ujar Eryana.

“Tema yang kami angkat adalah pencegahan tindakan korupsi melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kami ingin mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi.” ujar Eryana, Kamis (1/8/24).

BACA JUGA:Perumda Tirta Seguring Betung Jalin MoU dengan Kejari Empat Lawang, Langkah Baru dalam Tata Kelola Perusahaan!

BACA JUGA:Ini Dia Bantahan Terkait Tuduhan Pencurian di Masjid Ki Marogan, Mgs Fauzi Klarifikasi Status Dedi Hambali

Eryana juga mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mencegah kasus-kasus korupsi. 

“Kemarin ada dua laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi. Setelah diperiksa, satu laporan terbukti benar, yaitu terkait jalan Pajar Bakti Lawang Agung. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam pembayaran, yang bermula dari pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik,” jelasnya.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Eryana juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pencegahan untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga bekerja sama dengan Inspektorat untuk memastikan bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan,” tambahnya.

BACA JUGA:Mengapa Anak Bungsu Kerap Diistimewakan? Memahami Keuntungan dan Tantangannya

BACA JUGA:Resmi, Jokowi Teken PP Kesehatan Baru, Ini Syarat dan Ketentuan Aborsi di Indonesia, Siapa Saja yang Boleh?

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan