Enam Mantan Pegawai PT MMU Tuntut Uang Lembur, Klaim Bakal Melapor ke Disnaker dan DPRD

Reporter: dian |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 20 Feb 2025 - 18:57

Enam mantan pegawai PT MMU tuntut pembayaran uang lembur yang belum dibayar sejak 2016. Jika tidak dibayar, mereka akan laporkan ke Disnaker dan DPRD Prabumulih. Foto:Dian/Sumateraekspres.id--

PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID – Enam mantan pegawai PT Maju Mandiri Utama (MMU), sebuah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan PT Pertamina, menuntut agar perusahaan membayar uang lembur mereka yang belum dibayarkan sejak 2016.

Para mantan pegawai yang bekerja di bagian keamanan (security) itu mengungkapkan bahwa sejak pertama kali bekerja pada tahun 2014, mereka tidak menerima hak lembur meskipun bekerja lebih dari 7 jam setiap harinya.

Edi Rusdi, salah seorang dari enam mantan pegawai tersebut, mengungkapkan keluhan mereka kepada wartawan pada Kamis (20/2).

Ia menegaskan bahwa mereka telah beberapa kali menanyakan perihal pembayaran uang lembur kepada pihak manajemen PT MMU di Prabumulih, namun selalu mendapat jawaban yang tidak memadai.

"Kami sudah bertanya banyak kali tentang uang lembur, tapi selalu disampaikan bahwa kami tidak dapat lembur karena tidak melakukan absen fingerprint," ujarnya.

Edi menambahkan, sistem absensi baru diterapkan pada tahun lalu, sedangkan sebelumnya mereka hanya mencatatkan absensi secara manual di kertas.

Meskipun demikian, pihak perusahaan tidak mengakui absensi tersebut sebagai bukti kerja lembur.

Berbagai alasan diberikan oleh perusahaan terkait ketidakmampuan mereka untuk membayar uang lembur, bahkan hingga pihak manajemen pusat turun tangan dan melakukan upaya bipartit, namun tetap tidak ada hasil yang memuaskan.

Masalah semakin rumit ketika Edi dan lima rekannya yang berstatus Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diputuskan kontraknya secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas.

enam mantan pegawai pt mmu tuntut uang lembur, klaim bakal melapor ke disnaker dan dprd                            prabumulih, sumateraekspres.id – enam mantan pegawai pt maju mandiri utama (mmu), sebuah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan pt pertamina, menuntut agar perusahaan membayar uang lembur mereka yang belum dibayarkan sejak 2016. 
para mantan pegawai yang bekerja di bagian keamanan (security) itu mengungkapkan bahwa sejak pertama kali bekerja pada tahun 2014, mereka tidak menerima hak lembur meskipun bekerja lebih dari 7 jam setiap harinya.
edi rusdi, salah seorang dari enam mantan pegawai tersebut, mengungkapkan keluhan mereka kepada wartawan pada kamis (20/2). 
baca juga:dompet dhuafa sumsel luncurkan program ramadhan 'berzakat kerennya gak ada obat'
baca juga:enos-yudha resmi dilantik presiden prabowo, siap emban amanah masyarakat oku timur
ia menegaskan bahwa mereka telah beberapa kali menanyakan perihal pembayaran uang lembur kepada pihak manajemen pt mmu di prabumulih, namun selalu mendapat jawaban yang tidak memadai. 
"kami sudah bertanya banyak kali tentang uang lembur, tapi selalu disampaikan bahwa kami tidak dapat lembur karena tidak melakukan absen fingerprint," ujarnya.
edi menambahkan, sistem absensi baru diterapkan pada tahun lalu, sedangkan sebelumnya mereka hanya mencatatkan absensi secara manual di kertas. 
baca juga:pasutri kehilangan mobil, 4 pelaku terekam cctv saat mencuri di depan ruko
baca juga:patah as truk picu kemacetan hingga belasan jam di lintas mura-muba
meskipun demikian, pihak perusahaan tidak mengakui absensi tersebut sebagai bukti kerja lembur. 
berbagai alasan diberikan oleh perusahaan terkait ketidakmampuan mereka untuk membayar uang lembur, bahkan hingga pihak manajemen pusat turun tangan dan melakukan upaya bipartit, namun tetap tidak ada hasil yang memuaskan.
masalah semakin rumit ketika edi dan lima rekannya yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) diputuskan kontraknya secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas.
baca juga:pengedar sabu diringkus di dalam kamar, polisi temukan 18 paket sabu
baca juga:ditemukan tak bernyawa di rumahnya, korban diduga meninggal akibat gagal jantung
"kami dikeluarkan tanpa surat peringatan, yang seharusnya ada sp 1, 2, dan 3. tiba-tiba saja kontrak kami dihentikan," keluh edi.
edi rusdi menjelaskan bahwa uang lembur yang belum dibayarkan selama ini bisa mencapai angka miliaran rupiah jika dihitung untuk enam mantan pegawai tersebut.
"bagi saya saja, uang lembur yang belum dibayar sejak 2016 mencapai sekitar rp 350 juta," ungkapnya. angka ini belum termasuk rekan-rekannya yang memiliki masa kerja lebih lama di perusahaan tersebut.
selain masalah uang lembur, edi juga menyoroti sejumlah praktik yang diduga merugikan pihak pertamina dalam hubungan bisnis dengan pt mmu. 
baca juga:proliga 2025: palembang jadi kota penentu, si bayi ajaib bsb ingin segera rebut tiket final four, kito pacak!
baca juga:pemboran gunung kemala-lembak sumbang produksi terbesar, phr-pemprov sinergi dukung ketahanan nasional
ia menyebutkan bahwa perusahaan sering memanipulasi tanggal produksi mesin yang seharusnya baru, tetapi justru menggunakan mesin lama yang direkondisi. 
"kami juga memiliki bukti-bukti tentang hal ini yang kami simpan dalam flashdisk," kata edi.
untuk itu, edi bersama rekan-rekannya berharap pt mmu dapat segera membayarkan uang lembur mereka.
jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka berencana melaporkan masalah ini ke dinas tenaga kerja (disnaker) dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih.
"jika uang lembur kami tidak dibayar, kami akan bongkar semua praktik buruk perusahaan ini dan akan melaporkannya ke disnaker serta dprd," tegasnya.
baca juga:4 data yang wajib valid agar tunjangan sertifikasi dapat diproses dan dibayarkan
baca juga:tertipu kenalan aplikasi pertemanan, ds rugi puluhan juta rupiah
sementara itu, darmadi, wakil manager pt mmu cabang prabumulih, memberikan tanggapan yang berbeda.
ketika dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa jika memang ada klaim uang lembur yang belum dibayarkan, pihak yang bersangkutan harus membuktikannya sesuai dengan aturan yang ada. 
"kami tidak menerima undangan bipartit terkait masalah ini, dan jika memang ada klaim uang lembur yang belum dibayar, silakan buktikan sesuai aturan," katanya.
darmadi juga menambahkan bahwa pihaknya selalu berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai lembur.
baca juga:pemanggilan ppg mulai 24 februari 2025, ini guru yang jadi prioritas utama
baca juga:polres ogan ilir gelar razia di lapas tanjung raja, temukan sejumlah barang terlarang
"jika ada keluhan terkait uang lembur, silakan laporkan, karena semua sudah ada aturannya," jelasnya.
sementara itu, edi rusdi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak mereka. 
"kami sudah bekerja bertahun-tahun dengan penuh tanggung jawab, tetapi hak-hak kami tidak pernah dipenuhi. kami akan terus berjuang hingga uang lembur kami dibayarkan," ujarnya.