Polri, TNI, Masyarakat Sinergi Penertiban-Recovery Minyak Ilegal, Pemerintah Cari Solusi Perekonomian Rakyat

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Rabu , 12 Jun 2024 - 23:43

PENERTIBAN : Tim gabungan dari Polda Sumsel, TNI, Satpol-PP Muba, dan masyarakat, serta pengelola kegiatan penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, Sumsel, melakukan pembongkaran secara mandiri, 6-7 Juni 2024.-foto: polda sumsel-

PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID - Kegiatan minyak olahan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masih dinyatakan ilegal. Upaya melegalisasinya, masih mentok di tingkat kementerian. Belum ada kejelasan.

Karena itu, Polda Sumsel bersama Kodam II/Sriwijaya, tetap berkomitmen melakukan penindakan dan penegakan hukum. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Mengacu Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 itu, yang dilegalkan hanya sumur-sumur tua. Sampai saat ini belum ada perubahan regulasi, artinya minyak olahan rakyat tetap dilarang.

Maka dari itu, Polda Sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal. Mulai dari illegal drilling atau sumur minyak ilegal, illegal refinery atau tempat penyulingan minyak ilegal, pengangkutan dan penjualan minyak ilegal, hingga membongkar gudang-gudang minyak ilegal.

Namun Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, menyadari betul penangangan minyak ilegal ini tidak hanya masalah aspek hukum. Tapi juga sosial, ekonomi. Masyarakat sudah turun temurun, menggantungkan hidupnya dari mengolah minyak di Provinsi Sumsel yang dikenal sebagai lumbung energi.

“Kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga. Namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan,” jelasnya.

Apalagi dari beberapa kali memimpin penindakan dan peninjauan di daerah penambangan minyak ilegal wilayah Kabupaten Muba, dia melihat kondisi perekonomian masyarakatnya cukup makmur. “Terlihat dari rumahnya yang mewah, mobil yang digunakan, dan ramainya pasar,” tutur Kapolda.

Jumlah sumur minyak rakyat diperkirakan mencapai 10.000 sumur. Tidak ada angka pasti, karena ilegal. “Ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan diderita oleh masyarakat setempat, di masa yang akan datang. Maka hendaknya perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan,” imbuh lulusan Akpol 1993 itu.

Karena itu baru-baru ini, tetap dilakukan penertiban tempat penyulingan ilegal di Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba. Ada 75 titik yang dibongkar, 6-7 Juni 2024. Baik secara mandiri oleh pemiliknya, ataupun oleh tim gabungan yang dipimpin Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto SIK. Dari alokasi 4 hari, terselesaikan hanya 2 hari pada 6-7 Juni 2024.

Unsur yang terlibat, gabungan sebanyak 385 personel. Dari Polda Sumsel, Polres Muba, Polsek Keluang, Kodam II/Sriwijaya, Kodim Muba, Subdenpom Muba, Koramil Sungai Lilin, SKK Migas, Pemkab Muba, Satpol-PP Muba, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat setempat.

polri, tni, masyarakat sinergi penertiban-recovery minyak ilegal, pemerintah cari solusi perekonomian rakyat                            palembang,sumateraekspres.id - kegiatan minyak olahan rakyat di kabupaten musi banyuasin (muba), provinsi sumatera selatan (sumsel), masih dinyatakan ilegal. upaya melegalisasinya, masih mentok di tingkat kementerian. belum ada kejelasan.
karena itu, polda sumsel bersama kodam ii/sriwijaya, tetap berkomitmen melakukan penindakan dan penegakan hukum. sesuai peraturan menteri (permen) esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumur tua.
mengacu permen esdm nomor 1 tahun 2008 itu, yang dilegalkan hanya sumur-sumur tua. sampai saat ini belum ada perubahan regulasi, artinya minyak olahan rakyat tetap dilarang.
maka dari itu, polda sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal. mulai dari illegal drilling atau sumur minyak ilegal, illegal refinery atau tempat penyulingan minyak ilegal, pengangkutan dan penjualan minyak ilegal, hingga membongkar gudang-gudang minyak ilegal.
baca juga:dorong legalisasi 10 ribu sumur minyak di muba, tiap sumur, produksi 2 drum per hari 
 baca juga:belum ada payung hukum minyak olahan rakyat, polda sumsel komitmen terus tindak tegas
namun kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, menyadari betul penangangan minyak ilegal ini tidak hanya masalah aspek hukum. tapi juga sosial, ekonomi.  masyarakat sudah turun temurun, menggantungkan hidupnya dari mengolah minyak di provinsi sumsel yang dikenal sebagai lumbung energi. 
“kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga. namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. kenapa polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti polri yang disalahkan,” jelasnya.
apalagi dari beberapa kali memimpin penindakan dan peninjauan di daerah penambangan minyak ilegal wilayah kabupaten muba, dia melihat kondisi perekonomian masyarakatnya cukup makmur. “terlihat dari rumahnya yang mewah, mobil yang digunakan, dan ramainya pasar,” tutur kapolda.
jumlah sumur minyak rakyat diperkirakan mencapai 10.000 sumur. tidak ada angka pasti, karena ilegal. “ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan diderita oleh masyarakat setempat, di masa yang akan datang. maka hendaknya perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan,” imbuh lulusan akpol 1993 itu.
baca juga:baru 2 hari penertiban, tim gabungan bongkar 75 titik illegal refinery di keluang, akan dilanjutkan recovery
baca juga:tidak ada aktivitas lagi, tim gabungan tetap bongkar 2 gudang bbm ilegal di lembak, masih ada laporan warga
karena itu baru-baru ini, tetap dilakukan penertiban tempat penyulingan ilegal di kecamatan keluang, kabupaten muba. ada 75 titik yang dibongkar, 6-7 juni 2024. baik secara mandiri oleh pemiliknya, ataupun oleh tim gabungan yang dipimpin dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik. dari alokasi 4 hari, terselesaikan hanya 2 hari pada 6-7 juni 2024.
unsur yang terlibat, gabungan sebanyak 385 personel. dari polda sumsel, polres muba, polsek keluang, kodam ii/sriwijaya, kodim muba, subdenpom muba, koramil sungai lilin, skk migas, pemkab muba, satpol-pp muba, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat setempat.
menurut kombes pol bagus, pihaknya tidak hanya melakukan pembongkaran tempat illegal refinery. “tapi setelah ini kami akan melakukan revocery. baik terkait dengan fisiknya, lingkungan, maupun set mental masyarakat yang ada di sini,” ucapnya.
dia mengaku, sempat ada penolakan dari masyarakat. "setelah dilakukan upaya pendekatan persuasif dan melalui dialog dengan melibatkan unsur terkait, mereka akhirnya mengerti. mau melakukan pembongkaran secara mandiri, secara ikhlas,”  kata lulusan akpol 1998 itu.
bagus menambahkan, masyarakat tersebut  tetap berharap mereka dicarikan solusi. agar mereka bisa menghidupi keluarganya, tentunya dengan usaha lain yang tidak melanggar hukum. “kami berharap masyarakat dapat mengikuti aturan negara, tidak melakukan kegiatan yang ilegal,” pungkasnya.
baca juga:masifkan penindakan di hilir, gudang-gudang bbm ilegal hingga ngoplos minyak sulingan menyerupai pertalite
baca juga:kapolda sumsel 'turun gunung', ramai-ramai bongkar gudang bbm ilegal dan tempat masakan minyak olahan rakyat 
salah seorang emak-emak, yayak, dia dan masyarakat lainnya mengandalkan pendapatan dari penyulingan minyak olahan rakyat. sudah usaha turun-temurun. “kami siap membongkar secara mandiri, tapi tolong bantu solusinya untuk kami masyarakat keluang,” harapnya.
dalam mediasi itu, penjabat (pj) bupati muba h sandi fahlepi, menyebut polri dan tim gabungan sudah berupaya maksimal melakukan penertiban. terkait langkah selanjutnya, pemkab muba akan mencarikan solusinya bagi masyarakatnya. “langkah apa yang terbaik, agar ini tidak ada yang dirugikan,” imbuhnya.
pembahasan masalah minyak ilegal di muba, berlanjut dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat provinsi sumsel, selasa, 11 juni 2024. pj gubernur sumsel h aguss fatoni, mengatakan pemprov sumsel, pemkab muba, hingga kementerian esdm, akan bersama menangani permasalahan minyak ilegal di kabupaten muba.
semua sudah menjalankan tugasnya masing-masing.  termasuk kepolisian. tidak ada yang mengambil alih. “kita cari solusinya, karena ini menyangkut regulasi dan aturan, maka akan kita bawa ke kementerian esdm, dan kementerian lhk,” ulasnya.
apalagi kegiatan minyak olahan rakyat itu disebutnya, mempengaruhi hajat hidup orang banyak di kabupaten muba.  kepala dinas esdm sumsel hendriansyah, menambahkan semua masih berproses. 
“apakah kegiatan illegal driling ini bisa dilegalkan. jika legal, maka pemerintah masuk dan melakukan pembinaan. point-nya, pemerintah tidak mungkin membina yang illegal. yang boleh dibina itu yang legal," katanya. 
menurutnya, saat ini  di muba ada 560 sumur tua legal yang diberikan kementerian esdm kepada petro muba. namun seiring waktu, sumur-sumur ilegal terus tumbuh. pada 2022 tercatat ada sekitar 7.000 sumur minyak ilegal. dua tahun terakhir ini bertambah signifikan. kemungkinan sudah mencapai 10 ribu sumur.            hendriansyah pun menjelaskan, apa yang dimaksud sumur tua yang legal. menurutnya, sumur tua itu jika dibor di bawah tahun 1970. kalau di atas tahun 1975 maka tidak masuk kategori sumur tua. “dan itu tidak diizinkan.  masyarakat mengebor sendiri sumur baru, dan itu bukan sumur tua namanya,” jelasnya. (*)