CATAT, Inilah Sanksi Jika Tidak Membayar Iuran Tapera, Pekerja dan Pemberi Kerja Harus Tahu Loh!

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Kamis , 30 May 2024 - 17:25

Tapera wajib bagi semua pekerja. Kenali sanksi jika tidak membayar iuran sesuai ketentuan. Foto: ayosemarang--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri, diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dan membayar iurannya.

Apa yang terjadi jika peserta Tapera tidak memenuhi kewajiban ini?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, ada sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran.

Pasal 55 mengatur bahwa pekerja mandiri yang tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) selama 10 hari kerja.

Jika dalam waktu tersebut iuran masih belum dibayarkan, sanksi peringatan tertulis kedua akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang sama.

Bagi pekerja tetap seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan pegawai swasta, iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dengan memotong 2,5% dari gaji pekerja dan ditambah 0,5% dari pemberi kerja.

Pasal 56 ayat (1) PP 25 Tahun 2020 menetapkan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta Tapera atau tidak membayarkan iuran sesuai ketentuan, berupa peringatan tertulis, denda administratif, publikasi ketidakpatuhan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Pasal 56 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan akan mendapat peringatan tertulis pertama selama 10 hari kerja.

Jika masih belum memenuhi kewajiban, sanksi peringatan tertulis kedua akan diberikan.

Jika setelah itu masih belum ada tindakan, denda administratif sebesar 0,1% per bulan dari iuran yang harus dibayarkan akan dikenakan.

catat, inilah sanksi jika tidak membayar iuran tapera, pekerja dan pemberi kerja harus tahu loh!                            palembang, sumateraekspres.id - seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri, diwajibkan menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau tapera dan membayar iurannya. 
apa yang terjadi jika peserta tapera tidak memenuhi kewajiban ini?
menurut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, ada sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran. 
pasal 55 mengatur bahwa pekerja mandiri yang tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh badan pengelola tapera (bp tapera) selama 10 hari kerja. 
baca juga:indonesia bukan yang pertama, ini 5 negara yang sudah menerapkan program sejenis tapera
baca juga:benarkah tapera jadi solusi dana kpr untuk masyarakat berpenghasilan rendah?
jika dalam waktu tersebut iuran masih belum dibayarkan, sanksi peringatan tertulis kedua akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang sama.
bagi pekerja tetap seperti asn, pegawai bumn, bumd, dan pegawai swasta, iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dengan memotong 2,5% dari gaji pekerja dan ditambah 0,5% dari pemberi kerja. 
pasal 56 ayat (1) pp 25 tahun 2020 menetapkan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta tapera atau tidak membayarkan iuran sesuai ketentuan, berupa peringatan tertulis, denda administratif, publikasi ketidakpatuhan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.
pasal 56 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan akan mendapat peringatan tertulis pertama selama 10 hari kerja. 
jika masih belum memenuhi kewajiban, sanksi peringatan tertulis kedua akan diberikan. 
baca juga:peserta tapera bisa cairkan dana untuk rumah atau setelah kepesertaan berakhir, ini caranya
baca juga:inilah cara perhitungan potongan dana tabungan perumahan rakyat bagi pns dan pppk, cek jadwal iuran tapera
jika setelah itu masih belum ada tindakan, denda administratif sebesar 0,1% per bulan dari iuran yang harus dibayarkan akan dikenakan. 
denda ini harus disetorkan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
jika denda administratif tidak dibayarkan, bp tapera akan memublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja setelah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan (ojk) atau otoritas berwenang lainnya. 
jika pemberi kerja tetap tidak memenuhi kewajibannya, izin usaha dapat dibekukan, dan pada tahap terakhir, izin usaha bisa dicabut.
penonaktifan peserta
peserta tapera yang tidak membayarkan iuran akan dinyatakan nonaktif. "jika peserta tidak membayar iuran, status kepesertaan tapera dinyatakan nonaktif," tulis pasal 22 ayat 1 pp 25 tahun 2020. 
baca juga:ukt tinggi, pengamat bilang ini bukti komersialisasi pendidikan tinggi
baca juga:presiden jokowi pastikan stabilitas harga di pasar tradisional di muratara
peserta nonaktif tidak bisa menggunakan manfaat pembiayaan perumahan seperti kemudahan membangun, membeli, atau merenovasi rumah pertama.
peserta tapera
pasal 5 pp 25 tahun 2020 menyatakan bahwa setiap pekerja berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dengan penghasilan setidaknya sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta 
tapera. pekerja yang dimaksud meliputi asn, pegawai bumn, bumd, swasta, dan lain-lain, termasuk pekerja mandiri dengan penghasilan minimal setara upah minimum.
apakah bisa menolak menjadi peserta?
komisioner bp tapera heru pudyo nugroho menjelaskan bahwa ada mekanisme bagi pekerja yang tidak ingin menjadi peserta tapera. 
baca juga:ini perubahan positif yang terjadi pada tubuh kamu saat memutuskan berheti merokok
baca juga:comeback, baale rilis album perdana bertajuk fortuna
pekerja swasta dapat bernegosiasi dengan perusahaan tempat mereka bekerja. 
proses ini akan difasilitasi oleh kementerian ketenagakerjaan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).
"nanti kan ada mekanismenya ya. mekanismenya itu nanti negosiasi juga nanti, pembicaraan dengan pemberi kerja. kalau pekerja swasta ya dengan perusahaannya, dengan asosiasi pengusaha, ya nanti difasilitasi oleh kemnaker (kementerian ketenagakerjaan). kan beleidnya nanti yang mengatur, teknisnya, dengan permenaker (peraturan menteri ketenagakerjaan). kalau di luar asn ya," ungkapnya.