Korban Dugaan Kasus Asusila Oknum Dokter RS BMJ Resmi Tunjuk Kuasa Hukum Baru, Ini Alasannya

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Alfery |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 15:10

Direktur LBH Qisth, Kurnia Saleh, SH selaku kuasa hukum yang baru dari T (22), korban tindak asusila oleh oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring (BMJ) berinisial dr My, Sp.Orth. -Foto: Ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Hiruk pikuk kasus dugaan tindak asusila oleh oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring (BMJ) berinisial dr My,Sp.Orth. dengan korban T (22).

Kali ini, T diketahui telah mengganti kuasa hukum dengan tim hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Qisth Palembang.

Dalam siaran pers yang dikirim ke media, Sabtu (27/4/2024) siang Direktur LBH Qisth, Kurnia Saleh,SH pihaknya menilai terkait kasus ini banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta.

"Ada banyak kesimpangsiuran informasi yang perlu diluruskan, berkaitan dengan telah terjadinya perdamaian antara klien kami dengan terlapor," tulis Kurnia.

Pertama, terkait isu bahwa korban belum mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya. Selaku kuasa hukum korban, Kurnia menegaskan jika hal itu tidak benar.

"T pada 9 April 2024 lalu telah melakukan pencabutan terhadap tim kuasa hukum sebelumnya. Lalu, baru pada 26 April 2024 TAF dan suaminya meminta pendampingan hukum kepada LBH Qisth," sebut Kurnia.

Untuk itulah Kurnia menegaskan jika masih ada pihak-pihak yang hingga kini mengaku sebagai tim kuasa hukum T dengan alasan belum menerima surat pencabutan dari T, ini tidak bisa menjadi alasan.

"Pencabutan kuasa tidak perlu konfirmasi atau persetujuan penerima kuasa. Pencabutan kuasa sebenarnya cukup secara verbal yang diucapkan dari pemberi kuasa. Namun, klien kami menunjukan itikad baik, sehingga pencabutan kuasa dibuat dalam bentuk tertulis, dan disampaikan secara patut," tegasnya.

Jika masih ada pihak-pihak yang mengatasnamakan korban sudah jelas itu tidak mempunyai legal standing. Kuasa hukum korban dan keluarga korban saat ini adalah Tim Advokasi dari LBH Qisth yang saya pimpin dibuktikan dengan surat kuasa tertanggal 26 April 2024 dari korban dan Keluarga Korban.

Sementara, soal perdamaian antara korban dan oknum dokter MY, Kurnia menyebut perdamaian itu benar adanya, dengan alasan para pihak sudah saling memaafkan.

korban dugaan kasus asusila oknum dokter rs bmj resmi tunjuk kuasa hukum baru, ini alasannya                            palembang, sumateraekspres.id - hiruk pikuk kasus dugaan tindak asusila oleh oknum dokter rs bunda medika jakabaring (bmj) berinisial dr my,sp.orth. dengan korban t (22). 
kali ini, t diketahui telah mengganti kuasa hukum dengan tim hukum dari lembaga bantuan hukum (lbh) qisth palembang. 
dalam siaran pers yang dikirim ke media, sabtu (27/4/2024) siang direktur lbh qisth, kurnia saleh,sh pihaknya menilai terkait kasus ini banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. 
"ada banyak kesimpangsiuran informasi yang perlu diluruskan, berkaitan dengan telah terjadinya perdamaian antara klien kami dengan terlapor," tulis kurnia.
baca juga:t cabut kuasa hukum redho junaidi, kasus dugaan asusila melawan dr my berakhir damai
baca juga:dugaan kasus asusila dr my spot - taf sudah berdamai, kuasa hukum minta restorative justice
pertama, terkait isu bahwa korban belum mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya. selaku kuasa hukum korban, kurnia menegaskan jika hal itu tidak benar. 
"t pada 9 april 2024 lalu telah melakukan pencabutan terhadap tim kuasa hukum sebelumnya. lalu, baru pada 26 april 2024 taf dan suaminya meminta pendampingan hukum kepada lbh qisth," sebut kurnia.
untuk itulah kurnia menegaskan jika masih ada pihak-pihak yang hingga kini mengaku sebagai tim kuasa hukum t dengan alasan belum menerima surat pencabutan dari t, ini tidak bisa menjadi alasan. 
"pencabutan kuasa tidak perlu konfirmasi atau persetujuan penerima kuasa. pencabutan kuasa sebenarnya cukup secara verbal yang diucapkan dari pemberi kuasa. namun, klien kami menunjukan itikad baik, sehingga pencabutan kuasa dibuat dalam bentuk tertulis, dan disampaikan secara patut," tegasnya.
baca juga:skandal kasus asusila oknum dokter rs bmj berakhir damai, benarkah? ini kata kuasa hukum korban
baca juga:26 menit dr my tanpa didampingi perawat, hasil rekaman cctv kasus dugaan asusila oknum dokter rs bmj 
jika masih ada pihak-pihak yang  mengatasnamakan korban sudah jelas itu tidak mempunyai legal standing. kuasa hukum korban dan keluarga korban saat ini adalah tim advokasi dari lbh qisth yang saya pimpin dibuktikan dengan surat kuasa tertanggal 26 april 2024 dari korban dan keluarga korban.
sementara, soal perdamaian antara korban dan oknum dokter my, kurnia menyebut perdamaian itu benar adanya, dengan alasan para pihak sudah saling memaafkan. 
karena itu sebenarnya diakibatkan kesalahpahaman dan klien kami sepakat untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat klien kami selaku pelapor korban di polda sumsel, adapun permohonan pencabutan laporan polisi dan surat perdamain tersebut sudah kami serahkan ke pihak kepolisian.
ketiga, adanya suara sumbang dari pihak yang mempersoalkan timing perdamaian yang dianggap bermasalah.
seolah-olah perdamaian terjadi setelah ditetapkan tersangka itu secara hukum tidak bisa dilakukan. padahal sebelum atau sesudah penetapan tersangka dilakukan itu sah-sah saja secara hukum. terhadap pihak yang mempersoalkan perdamaian ini kami menilai itu sangat lucu dan kami nilai ada motivasi lain dari pihak tersebut.
keempat, terhadap pihak yang mengatakan perdamaian tidak dapat menghentikan proses hukum pidana yang sedang berjalan, maka saya sampaikan itu tidak berdasar.
pernyataan itu terbantah secara teoritis maupun secara praktis. secara teoritis, perdamaian dibenarkan secara hukum. landasan asasnya pidana itu "ultimum remedium" atau pidana sebagai upaya hukum terakhir. 
perdamaian itu hak korban sebagai pelapor, normanya pada kasus ini merujuk pada pasal 65 ayat 1 uu tindak nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks) terhadap hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu dinyatakan tetap berlaku.
selanjutnya, perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana
berdasarkan keadilan restorative justice (rj) menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam uu tpks tersebut.
adapun berkaitan dengan perdamaian sebagai dasar penghentian perkara, menurut perkapolri 8 tahun 2021 pada pasal 5 dan pasal 6 telah dijelaskan, bahwa selain tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana keamanan negara dan tindak pidana terhadap nyawa orang, maka tindak pidana lain dapat dilakukan rj. ketentuan ini merupakan syarat materil untuk dapat dilakukannya rj.
adapun syarat formilnya adalah adanya perdamaian itu sendiri, yang outputnya nanti perkara dapat dihentikan dengan dasar rj.
secara faktual, para pihak sudah berdamai secara patut, dan ruang untuk dilakukan perdamaian dibenarkan menurut hukum. sehingga apabila terdapat pihak yang mengatakan perdamain tidak dapat menghentikan perkara, pernyataan tersebut missleading.
jika dalil pihak tersebut adalah hukum, hukumpun telah memberikan ruang menjadikan perdamaian sebagai dasar penghentian perkara dalam bingkai rj.
menjadi lucu juga jika ada pengacara yang lebih memilih berseteru, padahal instrumen untuk berdamai itu telah dibenarkan secara hukum. jika semangat semua pengacara dalam membela kliennya tujuannya hanya untuk berseteru, hal ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana itu sendiri sebagai upaya hukum terakhir bukan upaya hukum pertama dan satu-satunya.
artinya, pihak yang mendalikan perdamaian tidak menjadi alasan proses hukum dapat dihentikan telah terbantah dengan konstruksi berpikir di atas.
baca juga:dibalik perdamaian oknum dokter rs bmj dengan istri pasien: benarkah ada 'tepung tawar' rp600 juta?
baca juga:terungkap! oknum dokter rs bmj lakukan tindak asusila, ini 2 alat bukti yang ditemukan penyidik
kelima, kuasa hukum atas nama korban dan keluarga korban mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas peran polda sumsel yang telah mengawal proses hukum ini, dan penanganan perkara dengan prinsip polri presisi, kami percaya kepada pihak polda sumsel mampu menyelesaian persoalan ini dan mampu meredam potensi konflik yang ditimbulkan dalam perkara ini.
keenam atau terakhir, kami atas nama kuasa hukum korban dan keluarga korban berharap ini selesai, dan semua perdebatan perdebatan yang muncul di masyarakat melalui penjelasan ini mudah mudahan menjawab keresahan yang ditimbulkan selama ini.
sebelumnya, pasca ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu, dr my,sp.ot ternyata belum dapat memenuhi panggilan penyidik subdit iv/ppa ditreskrimum polda sumsel, kamis (25/4/2024).
terkait ketidakhadiran dari my ini saat dikonfirmasikan kepada kasubdit iv/ppa ditreskrimum polda sumsel, akbp raswidiarti anggraini,sik membenarkan.
"betul, berhalangan hadir berdasarkan surat dari kuasa hukumnya karena sedang ada kegiatan di luar kota," ungkap akbp raswidiarti dikonfirmasi kamis (25/4/2024) sore.
baca juga:perkara dugaan tindak asusila oknum dokter rs bmj naik sidik, perkara berlanjut?
baca juga:oknum dokter rs bmj dan istri pasien sepakat berdamai, anggap cuma kesalahpahaman, ini keterangan pengacara!
menurut akbp raswidiarti, dengan ketidakhadiran tersangka my ini penyidik bakal kembali melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan pemanggilan.
sementara, saat ditanyakan terkait perkembangan surat permohonan pencabutan laporan dan penghentian penyidikan yang dilayangkan t (22) selaku pelapor sekaligus korban, akbp raswidiati menegaskan jika sampai saat ini surat tersebut belum diserahkan pelapor ke pimpinan.
"belum diberikan pelapor ke pimpinan kami surat tersebut," tulis akbp raswidiarti dalam pesan singkat kepada sumatera ekspres.id, kamis (25/4/2024).
sementara terkait permohonan penundaan pemeriksaan ini saat dikonfirmasikan kepada kuasa hukum my, assoc (prof) bennedi hay,sh,mh dirinya membenarkan hal itu.
"klien kami mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena saat ini masih di luar kota. mudah-mudahan pada pemanggilan berikutnya bisa hadir," sebut bennedi.