Jaga Keamanan Pada Tahapan Krusial Pemilu, Ini yang Dilakukan Personel Polda Sumsel!

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 pasca pencoblosan suara 14 Februari lalu memasuki tahapan krusial. 

Yakni rekapitulasi dan pleno penghitungan surat suara di tingkat KPU Provinsi Sumsel.

Untuk pengamanan tahapan krusial ini, ratusan personel Polda Sumsel dan jajaran melaksanakan kegiatan pengamanan super ketat di area Kantor KPU Sumsel di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring pada Rabu, 6 Maret 2024 pagi. 

Seperti yang disampaikan Direktur Ditpamobvit Polda Sumsel, Kombes Pol Mirzal Alwi,SIK melalui Wadirpamobvit Polda Sumsel, AKBP HR Bobby Aria Prakasa,SIK,MM pihaknya melakukan penjagaan ketat terhadap jalannya pleno perhitungan suara.

Bukan tanpa alasan, ini semata-mata dilakukan untuk menjaga situasi yang kondusif pada rapat pleno yang telah dimulai sejak pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Maret 2024.

BACA JUGA:Sambut Ramadan, Pelajar di OKU Timur Libur 3 Hari, Catat Tanggalnya!

BACA JUGA:Elektabilitas Ratu Dewa Terus Meroket, Ini Hasil Survey LKPI yang Terbaru!

"Setiap tamu dan undangan yang masuk ke kantor KPU Sumsel diharuskan memakai kartu tanda pengenal. Agar bisa diketahui asal instansinya," sebut AKBP Bobby di Kantor KPU Sumsel.

Dijelaskannya pembagian tugas pengamanan juga diberlakukan meliputi personel Sabhara dan Pamobvit akab ditempatkan di ring dua.

Lalu, personel Satbrimobda melaksanakan tugas pengamanan di depan pintu masuk dan di areal parkir kantor KPU Sumsel.

“Pengamanan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk melindungi jalannya proses demokrasi. Kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan setiap tahap pemilihan berjalan lancar tanpa gangguan keamanan," sebutnya.

BACA JUGA:6 Resep Menu Sahur Pertama, Praktis dan Tidak Membosankan, Cobain Bun!

BACA JUGA:Pesona Danau Biru Muba: Surga Tersembunyi di Tengah Kota Sekayu, Datang Yuk!

Aparat kepolisian tidak hanya fokus pada pengamanan fisik, tetapi juga melibatkan upaya intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman atau gangguan yang dapat merugikan proses demokrasi.