Presiden Jokowi Menjamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID - Sempat diisukan awal Maret bakal adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangkal isu tersebut.

Bahkan, kemarin (4/3) Presiden Jokowi justru menggelar rapat terbatas terkait BBM tersebut meski pemerintah menegaskan bukan soal kenaikan harga BBM tersebut.

Presiden Jokowi mendelegasikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau Pertamina saja yang akan memberi pernyataan.

Presiden Jokowi hanya menjamin tidak ada kenaikan harga BBM. “Tidak tapi nanti yang menyampaikan akan dari Pertamina,” ungkapnya usai rapat kesiapan keberangkatan ke Australia.

Diketahui, Presiden Jokowi tiba-tiba menggelar rapat terbatas terkait bahan bakar minyak (BBM).

Rapat terbatas disempatkan di sela waktu menjelang keberangkatan kunjungan kerja Presiden Jokowi yang diselenggarakan d Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan bukan di Istana Negara seperti biasanya.

Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan bahwa pemerintah tengah menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis BBM non subsidi PT Pertamina (Persero) sejak dua bulan lalu.

Erick menegaskan, Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki tugas untuk pelayanan publik, salah satunya menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang berfluktuasi. ”Masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu, tentu kita harus prihatin dengan kondisi rakyat," ujarnya.

Erick menambahkan, Pertamina menahan harga agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak.

"Kita coba jaga supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Tentu kita tetap jaga inflasi dan jaga pertumbuhan ekonomi," bebernya.

Sementara, terkait ketahanan keuangan Pertamina sendiri, Erick menyebutkan bahwa belum ada keputusan apapun yang akan diambil. Pihaknya saat ini fokus pada kestabilan harga di masyarakat.

"Jadi sementara belum ada keputusan mengenai BBM itu. Jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini kita harus jaga," urainya.

Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso  menambahkan, sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina tetap menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pertamina merupakan BUMN, jadi pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.

"Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna bahwa tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi," katanya pekan lalu.

Kebijakan itu disebutnya menjadi salah satu penyebab target defisit fiskal APBN 2024 melebar.

Sebab, Airlangga menjelaskan bahwa subsidi untuk menahan kenaikan tarif listrik dan harga BBM memerlukan anggaran yang juga besar.

"Itu membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan itu nanti akan diambil baik dari saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu (defisit) 2,3-2,8 persen," katanya.

"Tahun depan pun dalam kerangka yang sama, yakni 2-4-2,8 persen, jadi realistis," pungkasnya. (rf/*)