Jalankan Amanah UUD 1945, Tuntaskan Backlog dan RTLH

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih cukup tinggi. Data Susenas BPS 2021 melaporkan angkanya 12,71 juta rumah tangga, sementara backlog kepenghunian 6,98 juta rumah tangga, dan rumah tidak layak huni (RTLH) 29,56 ribu unit.

Untuk itu Pemerintah, BP Tapera, perbankan terus mengenjot penyaluran rumah subsidi, salah satu melalui skema FLPP.

Tahun 2024 dana subsidi FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk alokasi rumah subsidi 166 ribu unit. Di 2023 realisasi penyaluran Rp26,32 triliun untuk 229 ribu unit rumah. Dari 40 bank penyalur dana FLPP, BTN tertinggi dengan 126.269 unit dibiayai. 

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel, Syamsu Rusman menyebut 95 persen konsumen membeli rumah kredit. “Rumah subsidi rata-rata pembelinya MBR karena terkait kemampuan keuangan mereka. Dan sejauh ini BTN memang dominan membiayai rumah subsidi,” ujarnya.

BACA JUGA:Tekan Inflasi, 39 Perbankan di Sumsel Siap Bantu Pemprov Gelar Pasar Murah

BACA JUGA:Perbankan Genjot KUR Tahun Ini, Mandiri Salurkan Rp34 T, BRI Target Rp165 T

Namun, kata dia, untuk menuntaskan backlog dan RTLH perlu peran seluruh stakeholder terkait, mulai dari Pemerintah, perbankan, juga pengembang. “Selama Pemerintah mempermudah perizinan, memperbesar subsidi, memberi insentif pajak, dan bank mempermudah syarat KPR, maka penjualan rumah cepat melaju. Kita bisa bangun lebih banyak perumahan layak huni sesuai tata ruang kota/desa,” lanjut Syamsu.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan BTN komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi bank penyalur KPR terbesar di Indonesia. “Perjalanan panjang BTN selama 47 tahun membantu rakyat mewujudkan rumah impian menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus memacu sektor perumahan dan menciptakan nilai tambah perekonomian,” ungkap Nixon dalam keterangannya.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, BTN aktif berperan mengimplementasikan amanah UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tentu bersinergi dengan seluruh stakeholder, pengembang, BP Tapera, Kementerian BUMN, PUPR, Keuangan, dan DPR RI.

BACA JUGA:BSI Buka KCP Jakarta Telkom, Perkuat Layanan Perbankan Syariah di Ibukota

BACA JUGA:Amunisi Tuding Penyidik Perbankan Polda Sumsel Tolak Laporan TPPU Dana Yayasan, Begini Faktanya

“Kami mendorong sebanyak mungkin rakyat Indonesia, khususnya MBR memiliki rumah melalui KPR,” lanjutnya. Saat ini, 90 persen portofolio kredit bank terbesar ke-5 dari segi size aset ini kredit perumahan. Lebih dari 7 juta nasabah telah dilayani, 3.000 notaris bekerja sama merealisasikan KPR, serta 7.000 mitra pengembang membangun negeri. 

“Kami menyadari peran perumahan sangat besar mempercepat pertumbuhan PDB nasional, diikuti multiplier effect pada industri turunannya,” ujar Nixon. Sebab sektor ini padat modal, padat karya, 90 persen menggunakan material lokal, dan menyumbang pajak. 

“Sebagai bank yang fokus perumahan, BTN memiliki peran sebagai integrator sisi demand, supply, dan stakeholder pada ekosistem perumahan nasional,” tuturnya. Untuk itu tahun 2024, strategi BTN masih terus mengoptimalkan KPR subsidi pemerintah dengan target 85 persen KPR FLPP dan 90 persen KPR Tapera.