Imbas Protes Hasil Seleksi PPPK, DPRD Muratara Panggil BKPSDM dan Disdik, Bagaimana Hasilnya?

Reporter: Zulkarnain |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 26 Dec 2023 - 21:13

BERTEMU DPRD: Sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru di Muratara bertemu dengan pimpinan DPRD Muratara, kemarin.-Foto: Ist-

SUMATERAEKSPRES.ID - Aksi protes sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Muratara belum berakhir. IN, seorang peserta menuturkan, indikasi kecurangan yang terjadi terlalu nyata dan tidak bisa diterima secara nalar dan logika.

"Nilai besar, lama pengabdian di pemda tidak jadi patokan lulus seleksi. Yang jadi patokan mungkin orang dekat tertentu, atau orang yang pakai cara lainnya," cetusnya. Para peserta seleksi PPPK guru yang tidak lulus seleksi sepakat minta penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dengan bobot 30 persen dihapuskan.

"Rencana kami semua yang merasa kecewa dan yang dizalimi akan berkumpul di DPRD Muratara, Kamis besok," katanya. Dia mengatakan, sejak dari awal tenaga honor di Kabupaten Muratara, dijadikan anak tiri.

"Banyak tenaga honor daerah yang sudah mengabdi belasan tahun. Tapi tidak jadi prioritas saat ikut seleksi. Malah peserta baru yang lulus," bebernya. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat pengaduan resmi ke DPRD Muratara, dan meminta DPRD Muratara ikut memperjuangkan nasib mereka.

Peserta lain yang juga tak lulus seleksi, Au menjelaskan hasil test Computer Assited Test (CAT) dirinya masuk peringkat 5. Namun setelah diumumkan oleh BKPSDM Muratara melalui website pada 22 Desember 2023 tengah malam, dia turun ke peringkat 8.

"Status saya P tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya PL," kata guru IPS yang mengajar SMP di Kecamatan Rawas Ilir itu. Au yang telah mengabdi sejak 2013 mengaku sangat kecewa karena nilai CAT yang diperolehnya berkurang 100 poin. Terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian SKTT.

Menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi. “Yang paling banyak guru PGSD jumlahnya mencapai 120 orang. Sedangkan kalau guru IPS hanya tiga orang. Kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni CAT jangan ditambah SKTT,” pintanya.

Ketua DPRD Muratara, Efriyansah mengatakan, dewan sudah menerima laporan itu dan akan segera menindaklanjutinya. "Tadi (Selasa) mereka sudah menyampaikan surat ke dewan. Rencananya Kamis siang, kami jadwalkan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi masalah ini," ucapnya.

Dia minta semua pihak agar bersabar. “Nanti setelah klarifikasi dari pihak-pihak terkait, kami akan mengambil sikap. Kami minta semua pihak besabar karena masih proses," tegasnya. Pihak terkait yang akan dipanggil yakni BKPSDM dan Disdik Muratara.

Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Muratara, Mugono mengatakan, keluhan peserta yang tidak lulus seleksi PPPK dan merasa dicurangi itu mayoritas para guru honor. “Memang ada kejadian serupa di wilayah lain, namun bisa diatasi dengan revisi regulasi penilaian,” imbuhnya.(zul)

imbas protes hasil seleksi pppk, dprd muratara panggil bkpsdm dan disdik, bagaimana hasilnya?                            sumateraekspres.id - aksi protes sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi pppk guru 2023 di kabupaten muratara belum berakhir. in, seorang peserta menuturkan, indikasi kecurangan yang terjadi terlalu nyata dan tidak bisa diterima secara nalar dan logika.
"nilai besar, lama pengabdian di pemda tidak jadi patokan lulus seleksi. yang jadi patokan mungkin orang dekat tertentu, atau orang yang pakai cara lainnya," cetusnya. para peserta seleksi pppk guru yang tidak lulus seleksi sepakat minta penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (sktt) dengan bobot 30 persen dihapuskan.  
"rencana kami semua yang merasa kecewa dan yang dizalimi akan berkumpul di dprd muratara, kamis besok," katanya. dia mengatakan, sejak dari awal tenaga honor di kabupaten muratara, dijadikan anak tiri. 
"banyak tenaga honor daerah yang sudah mengabdi belasan tahun. tapi tidak jadi prioritas saat ikut seleksi. malah peserta baru yang lulus," bebernya. pihaknya mengaku sudah melayangkan surat pengaduan resmi ke dprd muratara, dan meminta dprd muratara ikut memperjuangkan nasib mereka.
baca juga:ribuan formasi pppk tak terisi, nihil pelamar, banyak tak penuhi passing grade
baca juga:heboh! honorer ini menangis karena dapat nilai tinggi saat tes pppk, tapi tidak lulus, ada apakah gerangan?
peserta lain yang juga tak lulus seleksi, au menjelaskan hasil test computer assited test (cat) dirinya masuk peringkat 5. namun setelah diumumkan oleh bkpsdm muratara melalui website pada 22 desember 2023 tengah malam, dia turun ke peringkat 8. 
"status saya p tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya pl," kata guru ips yang mengajar smp di kecamatan rawas ilir itu. au yang telah mengabdi sejak 2013 mengaku sangat kecewa karena nilai cat yang diperolehnya berkurang 100 poin. terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian sktt.
menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi. “yang paling banyak guru pgsd jumlahnya mencapai 120 orang. sedangkan kalau guru ips hanya tiga orang. kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni cat jangan ditambah sktt,” pintanya.
ketua dprd muratara, efriyansah mengatakan, dewan sudah menerima laporan itu dan akan segera menindaklanjutinya. "tadi (selasa) mereka sudah menyampaikan surat ke dewan. rencananya kamis siang, kami jadwalkan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi masalah ini," ucapnya.
baca juga:berkah tahun baru! 711 peserta seleksi pppk guru oki dinyatakan lulus, selanjutnya wajib lakukan ini
baca juga:gegara merasa dizalimi! peserta seleksi pppk guru di muratara perang status medsos, apa saja keluhannya?
dia minta semua pihak agar bersabar. “nanti setelah klarifikasi dari pihak-pihak terkait, kami akan mengambil sikap. kami minta semua pihak besabar karena masih proses," tegasnya. pihak terkait yang akan dipanggil yakni bkpsdm dan disdik muratara.
terpisah, ketua pgri kabupaten muratara, mugono mengatakan, keluhan peserta yang tidak lulus seleksi pppk dan merasa dicurangi itu mayoritas para guru honor.  “memang ada kejadian serupa di wilayah lain, namun bisa diatasi dengan revisi regulasi penilaian,” imbuhnya.(zul)