BP Haji Komitmen Kendalikan Gratifikasi dengan Kerja Sama Itjen Kemenag

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 27 Dec 2024 - 19:38

BP Haji Komitmen Kendalikan Gratifikasi dengan Kerja Sama Itjen Kemenag-Foto: Freepik-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, menunjukkan komitmennya untuk memberantas gratifikasi di lingkungan kerjanya.

Ia menggandeng Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat upaya pencegahan tersebut.

Gus Irfan menegaskan bahwa tindakannya ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pejabat negara untuk menampilkan teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.

Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan pengendalian gratifikasi.

“Sebagai pejabat negara, kami harus menjadi contoh. Pemberantasan korupsi dimulai dengan mengendalikan gratifikasi,” ujar Gus Irfan di Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, meskipun BP Haji sedang dalam proses transisi, di mana saat ini belum memiliki aparat pengawasan internal yang lengkap, pihaknya merasa penting untuk melibatkan Itjen Kemenag.

Kerja sama dengan Itjen Kemenag diharapkan dapat membantu proses transisi ini berjalan dengan baik dan memastikan tata kelola yang lebih baik.

“Dalam masa transisi ini, kami menyadari pentingnya pendampingan dari pihak yang kompeten untuk memastikan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, kehadiran Itjen Kemenag menjadi sangat penting untuk membantu kami,” lanjutnya.

Darwanto, Wakil Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemenag, turut memberikan apresiasi terhadap langkah Gus Irfan.

Menurutnya, langkah preventif yang dilakukan oleh Kepala BP Haji tersebut merupakan hal yang sangat positif, terutama dalam menghindari potensi gratifikasi yang bisa terjadi dalam kegiatan yang melibatkan pejabat negara, seperti acara pernikahan.

bp haji komitmen kendalikan gratifikasi dengan kerja sama itjen kemenag                            jakarta, sumateraekspres.id - kepala badan penyelenggara haji (bp haji), mochamad irfan yusuf, atau yang akrab disapa gus irfan, menunjukkan komitmennya untuk memberantas gratifikasi di lingkungan kerjanya.
ia menggandeng inspektorat jenderal (itjen) kementerian agama (kemenag) untuk memperkuat upaya pencegahan tersebut.
gus irfan menegaskan bahwa tindakannya ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pejabat negara untuk menampilkan teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.
ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan pengendalian gratifikasi.
baca juga:groundbreaking gedung mandiri financial center, ikon palembang wujud komitmen bank mandiri majukan ekonomi
baca juga:benarkah libur sekolah sepanjang bulan selama puasa 2025? ini faktanya!
“sebagai pejabat negara, kami harus menjadi contoh. pemberantasan korupsi dimulai dengan mengendalikan gratifikasi,” ujar gus irfan di jakarta, pada jumat (27/12/2024).
menurutnya, meskipun bp haji sedang dalam proses transisi, di mana saat ini belum memiliki aparat pengawasan internal yang lengkap, pihaknya merasa penting untuk melibatkan itjen kemenag.
kerja sama dengan itjen kemenag diharapkan dapat membantu proses transisi ini berjalan dengan baik dan memastikan tata kelola yang lebih baik.
“dalam masa transisi ini, kami menyadari pentingnya pendampingan dari pihak yang kompeten untuk memastikan tata kelola yang baik. oleh sebab itu, kehadiran itjen kemenag menjadi sangat penting untuk membantu kami,” lanjutnya.
baca juga:bmkg: 7 wilayah di sumsel ini berawan tebal & berpotensi hanya hujan ringan sabtu 29 desember 2024.
baca juga:nrg sudah terbit atau belum? begini cara mengeceknya
darwanto, wakil ketua unit pengendalian gratifikasi (upg) kemenag, turut memberikan apresiasi terhadap langkah gus irfan.
menurutnya, langkah preventif yang dilakukan oleh kepala bp haji tersebut merupakan hal yang sangat positif, terutama dalam menghindari potensi gratifikasi yang bisa terjadi dalam kegiatan yang melibatkan pejabat negara, seperti acara pernikahan.
“gratifikasi mencakup pemberian dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, hingga fasilitas lainnya,” jelas darwanto.
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan acara pernikahan, darwanto menegaskan pentingnya pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi.
berdasarkan ketentuan yang ada, pemberian dengan nilai maksimal satu juta rupiah diperbolehkan, kecuali jika berasal dari hubungan keluarga dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“pemberian tersebut harus dilaporkan kepada upg atau kpk dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah diterima,” tambah darwanto. pelaporan ini, menurutnya, bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pejabat negara dalam menjaga integritas.
langkah-langkah yang diambil oleh gus irfan di bp haji ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya untuk mencegah gratifikasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.