Gegara Merasa Dizalimi! Peserta Seleksi PPPK Guru di Muratara Perang Status Medsos, Apa Saja Keluhannya?
Petisi 31 Petugas Kesehatan Puskesmas Sungai Lumpur terhadap Kepala Puskesmas--
MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Perang status di media sosial (medsos) kembali memanas di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, seiring dengan pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Peserta seleksi PPPK di Muratara yang gagal dalam seleksi menolak hasilnya sejak awal, sementara yang lulus berusaha mempertahankan status kelulusan mereka.
Dari berbagai laman medsos lokal dipenuhi komentar yang ditujukan kepada Bupati, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Pendidikan Muratara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).
Isinya berisi keluhan, kritikan, dan protes dari para peserta seleksi PPPK guru yang merasa dizalimi.
BACA JUGA:Mulai 2024, Guru Dapat Tunjangan Uang Makan dan Lauk Pauk, Segini Besarannya
Namun, kemarin, cuitan tersebut diimbangi dengan status peserta yang berhasil lulus seleksi. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan semangat positif mereka karena berhasil melewati seleksi.
Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan guru honorer yang tidak lulus seleksi.
Indah, salah seorang peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru di Muratara, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penilaian.
"Peserta dengan nilai tinggi dari hasil seleksi CAT, dinyatakan tidak lulus. Sedangkan yang nilai kecil justru lulus," ungkapnya.
BACA JUGA:Gagal Bentuk Aliansi Peserta Gagal Seleksi PPPK Guru
BACA JUGA:Ratusan Guru Merasa Dicurangi, Tolak Hasil Seleksi PPPK di Muratara, Akan Lapor MenPANRB
Para guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun juga merasa tidak diutamakan, sementara honorer dengan masa pengabdian yang lebih baru justru berhasil lulus seleksi.
Rumor adanya pungutan dana untuk syarat kelulusan dan isu KKN pun mulai mencuat.
- Tag
- Share
-
-
