SUMATERAEKSPRES.ID - SEKITAR 200 karyawan dirumahkan akibat dampak berhentinya operasional Teman Bus yang dikelola anak perusahaan Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), yaitu PT Trans Musi Palembang Jaya (TMPJ).

Teman Bus itu melayani rute Alang-Alang Lebar (AAL)-Dempo, AAL-Talang Jambe, Sako-Palembang Icon, Palembang Icon-Pusri yang setop operasional mulai Selasa (5/12) hingga waktu yang belum dapat dipastikan. 

Direktur PT TMPJ, Anthony Rais, mengatakan, berhentinya operasi Teman Bus karena tidak ada biaya. "Sehingga terpaksa sebanyak 200 karyawan Teman Bus kita rumahkan (bukan PHK, red) sementara," sampainya, Kamis (7/12). 

Diketahui setopnya layanan angkutan massal ini lantaran biaya operasionalnya selama ini ditanggung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), namun hingga tiga bulan ini belum dibayarkan oleh Kemenhub. 

“Kalau sejauh ini infonya sedang proses untuk pembayaran oleh Kementerian Perhubungan. Kita masih menunggu,” bebernya. Total sejak 1 September yang belum dibayarkan mencapai Rp6 miliar. Selama ini pembayaran seharusnya dilakukan setiap bulan. Tapi Kemenhub kekurangan anggaran untuk membayar biaya operasional. “Biasanya tiap bulan, tapi kemarin itu ada kekurangan anggaran dari Rp650 miliar jadi Rp550 miliar," ujarnya. 

Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa menjelaskan ia akan berangkat ke Jakarta menemui Kemenhub untuk menyelesaikan persoalan Teman Bus yang dikelola Kementerian Perhubungan. “Kalau feeder LRT Musi Emas ditanggung Pemkot Palembang, dana subsidinya memang belum dibayar dan sedang dirapatkan,” cetusnya. 

Ia juga akan menindaklanjuti beberapa persoalan administrasi yang perlu ditertibkan karena ada review audit. Ini harus clear supaya selesai semua.  Ratu Dewa juga meminta jika semua sudah selesai agar segera dibayarkan karena menyangkut pelayanan publik ke masyarakat. 

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub RI, Suharto menjelaskan pihaknya sebelumnya sudah memberikan keterangan ke PT TMPJ bahwa ada keterlambatan pembayaran. "Adanya keterlambatan pembayaran karena pagu anggaran tidak cukup hingga akhir tahun 2023 dan solusinya akan dilakukan peralihan anggaran dari sumber lain," bebernya. Dikatakan untuk saat ini masih dalam proses administrasi mudah-mudahan tidak akan lama dan segera diselesaikan. (tin)