Nomor 3 Tertinggi di Sumatera, Sah, Upah Minimum Sumsel 2024 Rp3.456.874

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 21 Nov 2023 - 20:59

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 resmi ditetapkan. Nominalnya Rp3.456.874. Diumumkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, kemarin (21/11).

Dibandingkan UMP 2023 yang besarnya Rp3.404.177, ada kenaikan 1,55 persen atau Rp52.696. Untuk wilayah Sumatera, upah minimum di Sumsel tertinggi ketiga. Hanya kalah sedikit dengan Bangka Belitung Rp3.640.000 dan Aceh Rp3.460.672.

Sedangkan tujuh provinsi lainnya masih di bawah UMP Sumsel. Seperti Sumatera Utara Rp2.809.915, Sumatera Barat Rp2.811.449,27, Riau Rp3.294.625, Kepulauan Riau (Kepri) Rp3.402.492, Bengkulu Rp2.507.079, Jambi Rp3.037.121 dan Lampung Rp2.716.496.

Bahkan, UMP Sumsel masih lebih tinggi dari sebagian dari 28 provinsi lainnya di Indonesia. "Dari hasil rapat yang dilakukan bersama Dewan Pengupahan, maka ditetapkan UMP 2024 Sumsel sebesar Rp3.456.874," kata Fatoni. Tertuang dalam surat keputusan Nomor 889/KPTS/disnaker/2023.

Fatoni menjelaskan, UMP berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. “Sedangkan untuk pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bisa disesuaikan,” imbuhnya.

Yang penting lain, perusahaan dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

"Bagi yang sudah menerapkan lebih tinggi selama ini, tidak boleh mengurangi," tegas Fatoni. Diakuinya, penetapan UMP merupakan hasil dinamika dalam rapat yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan perusahaan dan perwakilan buruh/pekerja.

“Ada dua pihak berkepentingan yakni pekerja/buruh dan perusahaan. Keduanya harus dilindungi dan dijamin sehingga tercipta iklim kondusif," papar Fatoni. Ia sadar, tidak semua pihak bisa menerima UMP yang telah ditetapkan.

“Tapi harapannya, semua pihak bisa menerima. Tujuannya agar Sumsel tetap kondusif dan maju. Sebab, jika tidak kondusif akan berdampak kepada ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat," bebernya.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Deliar Marzoeki menjelaskan, UMP sudah diputuskan.

nomor 3 tertinggi di sumatera, sah, upah minimum sumsel 2024 rp3.456.874                            palembang, sumateraekspres.id- upah minimum provinsi (ump) di sumatera selatan (sumsel) 2024 resmi ditetapkan. nominalnya rp3.456.874. diumumkan penjabat (pj) gubernur sumsel, agus fatoni, kemarin (21/11).
dibandingkan ump 2023 yang besarnya rp3.404.177, ada kenaikan 1,55 persen atau rp52.696. untuk wilayah sumatera, upah minimum di sumsel tertinggi ketiga. hanya kalah sedikit dengan bangka belitung rp3.640.000 dan aceh rp3.460.672.
sedangkan tujuh provinsi lainnya masih di bawah ump sumsel. seperti  sumatera utara rp2.809.915, sumatera barat  rp2.811.449,27, riau rp3.294.625, kepulauan riau (kepri) rp3.402.492, bengkulu rp2.507.079, jambi rp3.037.121 dan lampung  rp2.716.496.
bahkan, ump sumsel masih lebih tinggi dari sebagian dari 28 provinsi lainnya di indonesia.  "dari hasil rapat yang dilakukan bersama dewan pengupahan, maka ditetapkan ump 2024 sumsel sebesar rp3.456.874," kata fatoni. tertuang dalam surat keputusan nomor 889/kpts/disnaker/2023.
baca juga:hore, upah minimum provinsi sumsel 2024 naik rp 52.696. ini kata serikat buruh dan apindo
baca juga:kemenaker akui belum terima laporan, soal upah minimum 2024
fatoni  menjelaskan, ump berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. “sedangkan untuk pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bisa disesuaikan,” imbuhnya.
yang penting lain, perusahaan dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
 "bagi yang sudah menerapkan lebih tinggi selama ini, tidak boleh mengurangi," tegas fatoni. diakuinya, penetapan ump merupakan hasil dinamika dalam rapat yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan perusahaan dan perwakilan buruh/pekerja.
“ada dua pihak berkepentingan yakni pekerja/buruh dan perusahaan. keduanya harus dilindungi dan dijamin sehingga tercipta iklim kondusif," papar fatoni. ia sadar, tidak semua pihak bisa menerima ump yang telah ditetapkan.
baca juga:kemenaker akui belum terima laporan, soal upah minimum 2024
baca juga:pekerja akan diupah berdasar output kerja
“tapi harapannya, semua pihak bisa menerima. tujuannya agar sumsel tetap kondusif dan maju. sebab, jika tidak kondusif akan berdampak kepada ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
plt kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi sumsel, deliar marzoeki menjelaskan, ump sudah diputuskan.
“untuk umk akan dibahas lebih lanjut. bagi kabupaten/kota yang sudah punya dewan pengupahan silakan bahas umk masing masing," tuturnya.
deliar menambahkan, para pekerja bukan tidak setuju dengan kenaikan ump 2024. tapi mempermasalahkan pp 51/2023 sebagai dasar perhitungan ump.
  "kita harapkan semua baik dan kondusif. kami akan adakan pendekatan persuasif, karena ini sudah keputusan bersama yang berdasarkan pp 51/2023" jelasnya. 
terkait pengusaha yang tidak mengikuti ump, deliar mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan pendekatan dan belum akan membuka posko pengaduan. "kita mau semua baik, cara pendekatan tetap kita utamakan," pungkas dia.
di sumsel, ada sejumlah kabupaten/kota yang akan membahas umk setelah provinsi menetapkan ump. yakni palembang, oku timur, muara enim dan banyuasin.
ketua apindo kota palembang, gordon butar - butar mengatakan, untuk umk palembang 2024 akan dirapatkan hari ini. "jam 10 rapat di kantor disnaker. nanti setelah rapat kami informasikan," katanya.
plt kepala disnakertrans muara enim, m z andri  mengatakan, pihaknya akan bahas umk libatkan buruh dan pengusaha. “rapatnya akhir november. kita punya dewan pengupahan, jadi pakai umk," ujarnya. 
menurutnya, umk untuk kabupaten muara enim dipastikan lebih besar dari ump. "hasilnya nanti akan disampaikan ke gubernur dan akan disahkan gubernur," tandas andri.
terpisah, kabid hubungan industrial dan jamsostek disnaker banyuasin, eliyanto mengatakan, umk 2024 akan dibahas hari ini.
“kita rapatkan dulu,” ujarnya. sebagai gambaran, tahun lalu umk banyuasin naik sekitar 7 persen sehingga umk untuk para pekerja/buruh di kabupaten itu naik dari rp3.194.895 menjadi rp.3.433.489,76.
ketua dpc fsb nikeuba (niaga, informatika, keuangan, perbankan dan aneka industri) banyuasin, djoko sungkowo membenarkan rencana rapat umk, hari ini. “di kantor disnaker rapatnya,” ucap dia.
sekretaris spsi kabupaten muratara, indrayana mengungkapkan, setelah penetapan ump maka daerah yang sudah punya dewan pengupahan bisa membahas umk 2024.
nah, muratara dan musi rawas sudah punya dewan pengupahan. artinya, segera akan ada pembahasan umk. “bagi yang tidak ada, maka ikut ump,” imbuhnya.
kadisnaker ogan ilir, edi demang mengatakan, pihaknya mengikuti ump yang ditetapkan gubernur. " karena di ogan ilir tidak ada dewan pengupahan, jadi kita ikut ump," ujar edi
. dengan begitu, ump ogan ilir 2024 sama dengan provinsi sebesar rp3.456.874 per bulan dengan 7 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu.
daerah lain yang juga ikut ump 2024 yaitu kabupaten oku. “kita di oku juga mengacu pada ump,” ungkap kabid hubungan penyelesaian sengketa hubungan industrial disnaker oku, ipan saputra.
direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial kemenaker, indah anggoro putri menjelaskan, untuk kenaikan terendah ump hanya 1,2 persen, dan tertinggi 7,5 persen. "jadi terendah rp 35.750 tertinggi rp 223.280," jelasnya.
terpisah, menteri ketenagakerjaan, ida fauziyah menegaskan, kemarin semua pemerintah provinsi harus sudah menetapkan ump 2024. “sedangkan umk 2024 untuk kabupaten/kota harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 november 2023,” tandasnya.
ia juga mengingatkan kepada semua kepala daerah untuk penetapan upah minimum haruslah berdasarkan pada peraturan pemerintah (pp) no. 51 tahun 2023 tentang perubahan pp 36/2021 tentang pengupahan. pp 51 tahun 2023.
tiga hal yang harus jadi perhatian semua kepala daerah. pertama, kebijakan ump maupun umk hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alpha.
ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen struktur skala upah (susu). 
"artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " bebernya.
(yun/tin/way/qda/zul/dik/bis/*/)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 22 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan