Honorer Bodong Banyak dari Titipan

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Nov 2023 - 21:07

SUMSEL – Banyak honorer bodong alias siluman yang ternyata masuk pendataan tenaga non-ASN pada 2022. Hal itu diketahui setelah BPKP melakukan audit terhadap 2,3 juta honorer se-Indonesia.

Dan nyatanya kasus ini pun juga terjadi di Provinsi Sumsel seperti pernyataan Syahrial SPd MSi, Pembina GTK Honorer Sumsel sekaligus Wakil Ketua III PGRI Sumsel, kemarin (6/11).

Ia mengatakan memang persoalan data honorer ini sudah sejak dulu tidak selalu valid. Ironisnya saat ada perekrutan CPNS atau ASN, data jumlah honorer pun selalu bertambah dan banyak masuk honorer kategori. Mereka ini bisa dibilang honorer siluman.

"Ini jadi kelemahan sistem atau aplikasi/portal yang disediakan pemerintah. Padahal jika honorer tersebut sudah masuk databased seharusnya posisinya aman dan valid," ujarnya.

Dia pun meragukan data tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta itu, ia yakin tak semuanya asli. Sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu melakukan verifikasi data/orang bersangkutan apakah memang benar ada dan masih mengabdi hingga kini.

"Lemahnya masuk data bodong atau data siluman karena banyaknya titipan dan lolos seleksi ASN. Sehingga honorer kategori sampai saat ini tidak tuntas,. Anggarannya otomatis tidak tepat sasaran. Jika pendataan honorer dilakukan secara ketat dan valid, maka masalah honorer harusnya sudah lama terselesaikan," ungkapnya.

Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan di Banyuasin saat ini tidak ada lagi honorer. "Yang ada Tenaga Harian Lepas (THL)," ucapnya. Menurutnya, semua honorer sudah diangkat sejak ditetapkan basis data honorer tahun 2005 lalu. "Kita sendiri 2 tahun ini telah mendata THL," tukasnya. Tentu dengan pendataan rutin dua tahun terakhir, tidak akan ada THL yang bodong di Kabupaten Banyuasin.

Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili SSTP MM melalui Kabid Pengadaan Penilaian Kerja Pemberhentian dan Informasi, Hj Ari Susanti SH MH menjelaskan pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada kepala OPD, melarang merekrut tenaga honorer baru selain yang sudah terdata.

"Sudah kita sampaikan surat Bupati OKU," katanya. Surat edaran itu menindaklanjuti SE Kemenpan RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023. Poinnya kepala OPD dilarang mengangkat tenaga non ASN. Yang boleh dianggarkan adalah yang sudah terdaftar dalam pendataan non ASN di basis data BKN. Hasil pendataan tenaga non ASN per 27 Oktober 2022 sebanyak 4.996 di Kabupaten OKU.

Pembayaran gaji PPPK melalui proses penganggaran, sementara tenaga honorer dibayar melalui APBD di DIPA OPD masing-masing. "OPD bertanggung jawab untuk pembayaran honorer," ujarnya. Kepala Disnaker OKU, Kadarisman mengatakan SE larangan perekrutan tenaga non ASN baru sudah ada. "Suratnya itu dari BKPSDM OKU," ujarnya.

honorer bodong banyak dari titipan                            sumsel – banyak honorer bodong alias siluman yang ternyata masuk pendataan tenaga non-asn pada 2022. hal itu diketahui setelah bpkp melakukan audit terhadap 2,3 juta honorer se-indonesia.
dan nyatanya kasus ini pun juga terjadi di provinsi sumsel seperti pernyataan syahrial spd msi, pembina gtk honorer sumsel sekaligus wakil ketua iii pgri sumsel, kemarin (6/11). 
ia mengatakan memang persoalan data honorer ini sudah sejak dulu tidak selalu valid. ironisnya saat ada perekrutan cpns atau asn, data jumlah honorer pun selalu bertambah dan banyak masuk honorer kategori. mereka ini bisa dibilang honorer siluman.
"ini jadi kelemahan sistem atau aplikasi/portal yang disediakan pemerintah. padahal jika honorer tersebut sudah masuk databased seharusnya posisinya aman dan valid," ujarnya.  
baca juga:aturan pakaian berbeda-beda, peserta seleksi cpns pppk wajib hadir 2 jam sebelum ujian, simak aturannya disini
baca juga:10 hal yang bisa membuat pppk dan pns diberhentikan dalam uu asn 2023 terbaru yang diteken jokowi
dia pun meragukan data tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta itu, ia yakin tak semuanya asli. sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu melakukan verifikasi data/orang bersangkutan apakah memang benar ada dan masih mengabdi hingga kini.
"lemahnya masuk data bodong atau data siluman karena banyaknya titipan dan lolos seleksi asn. sehingga honorer kategori sampai saat ini tidak tuntas,. anggarannya otomatis tidak tepat sasaran. jika pendataan honorer dilakukan secara ketat dan valid, maka masalah honorer harusnya sudah lama terselesaikan," ungkapnya. 
sekretaris daerah banyuasin, erwin ibrahim mengatakan di banyuasin saat ini tidak ada lagi honorer. "yang ada tenaga harian lepas (thl)," ucapnya. menurutnya, semua honorer sudah diangkat sejak ditetapkan basis data honorer tahun 2005 lalu. "kita sendiri 2 tahun ini telah mendata thl," tukasnya. tentu dengan pendataan rutin dua tahun terakhir, tidak akan ada thl yang bodong di kabupaten banyuasin. 
kepala bkpsdm oku, mirdaili sstp mm melalui kabid pengadaan penilaian kerja pemberhentian dan informasi, hj ari susanti sh mh menjelaskan pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada kepala opd, melarang merekrut tenaga honorer baru selain yang sudah terdata.
baca juga:bismillah semoga lulus! inilah passing grade tes pppk guru tahun 2023
baca juga:yuhu! gaji pppk naik di apbn 2024, berikut besaran yang akan diterima berdasarkan golongan kerja
"sudah kita sampaikan surat bupati oku," katanya. surat edaran itu menindaklanjuti se kemenpan rb nomor b/1527/m.sm.01.00/2023 tanggal 25 juli 2023. poinnya kepala opd dilarang mengangkat tenaga non asn. yang boleh dianggarkan adalah yang sudah terdaftar dalam pendataan non asn di basis data bkn. hasil pendataan tenaga non asn per 27 oktober 2022 sebanyak 4.996 di kabupaten oku.
pembayaran gaji pppk melalui proses penganggaran, sementara tenaga honorer dibayar melalui apbd di dipa opd masing-masing. "opd bertanggung jawab untuk pembayaran honorer," ujarnya. kepala disnaker oku, kadarisman mengatakan se larangan perekrutan tenaga non asn baru sudah ada. "suratnya itu dari bkpsdm oku," ujarnya. 
sebelumnya, anggota komisi ii dpr ri, mardani ali sera menyebut dari 2,3 juta honorer, banyak data yang bodong. deputi sdm bidang aparatur kemenpan-rb, alex denni menjelaskan tiga prinsip penataan atau penyelesaian masalah honorer, seperti yang telah disepakati dengan dpr ri.
baca juga:peserta langsung tahu hasil ujian, begini penjelasan sistem cat seleksi cpns dan pppk 2023
baca juga:sejarah baru pertama kali sumsel masuk tiga besar stqh nasional
tiga prinsip utama itu tidak ada phk massal honorer, tidak membuat anggaran membengkak yang bebani keuangan negara, dan tidak mengurangi pendapatan yang diterima honorer selama ini. terkait nasib honorer tenaga teknis, ia menegaskan tidak mungkin mereka diangkat jadi pns. bahkan tidak semuanya bisa diangkat menjadi pppk, lantaran terdeteksi banyak honorer bodong.
sesuai data bkn, jumlah honorer teknis administrasi sebanyak 700 ribu. angka itu masih tinggi. sebab, kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada talenta digital. "kalau 700 ribu honorer teknis administrasi diangkat pns, ya tidak mungkin. pns sekarang saja mau kami kurangi," kata alex. dia menyebut komposisi pns di indonesia saat ini sebanyak 38 persen berada di jabatan pelaksana atau administrasi.
dengan digitalisasi, banyak pelayanan publik mengarah pada sistem elektronik.
otomatis pekerjaan pns di jabatan pelaksana berkurang. dengan alasan itu, alex mengatakan, mulai tahun ini pemerintah mengurangi formasi jabatan pelaksana.
misal jika di suatu unit kerja terdapat 5 pns administrasi pensiun, maka formasi yang dibuka hanya 2. alex mengatakan, pns di jabatan pelaksana ini diarahkan meningkatkan kemampuannya agar bisa menguasai jabatan lebih teknis.
"nah, di pns saja sudah kami buat begitu aturannya, bagaimana bisa honorer teknis administrasi kami angkat pns? ya, enggak mungkin," tegasnya. sebagai solusinya, kemenpan-rb mengarahkan 700 ribu honorer teknis administrasi meningkatkan keahliannya.
para honorer teknis jangan sekadar menguasai pekerjaan yang sifatnya administrasi.
nantinya, mereka ini akan diarahkan menjadi pppk. tentunya setelah pemerintah melakukan audit data honorer. 
deputi alex juga terang-terangan menyebut cukup banyak honorer bodong yang ternyata masuk pendataan tenaga non-asn pada 2022. apakah mereka diarahkan ke pppk penuh waktu atau paruh waktu, dia mengatakan akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran. jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua, akhirnya 70 persen apbd tersedot untuk membayar gaji, sedangkan pembangunan terabaikan.
misal selama menjadi honorer gajinya rp1 juta, maka yang bersangkutan tak boleh dipekerjakan penuh waktu. "pemerintah sudah memiliki semua data honorer dan akan diselesaikan secara bertahap setelah datanya benar-benar clear," pungkas alex. 
diketahui, jumlah tenaga non-asn atau honorer di pangkalan data bkn saat ini mencapai 2,3 juta orang dari seluruh indonesia. awalnya data itu sudah dikunci. namun, ternyata masih diaudit lagi. alasannya hasil sementara berdasar data yang sudah audit ternyata masih ditemukan data honorer tidak valid meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm).
dengan alasan tersebut, menpan-rb azwar anas sempat meminta bpkp melakukan audit data honorer secara menyeluruh, bukan lagi audit secara acak. saat itu anas juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan sptjm, maka akan berdampak hukum.
“karena (dengan adanya honorer bodong, red) pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama, disalip,” kata anas. jika nantinya ditemukan honorer tidak valid akan dicoret dalam proses seleksi pppk, meski dia masuk honorer yang mendapat afirmasi. “data yang enggak benar, otomatis gugur,” tegas azwar anas.
uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn mengamanatkan penataan tenaga honorer bertahap dan harus kelar paling lambat desember 2024. ketentuan tersebut tercantum di pasal 66 uu no20/2023 tentang asn, yang menyatakan “pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024 dan sejak uu ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn.”
pada bagian penjelasan terhadap pasal 66, dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.” penjelasan pasal 66 uu nomor 20/2023 itulah yang menjegal honorer bodong melalui proses verifikasi dan validasi. (qda/bis/nni/)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 6 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan