*Jokowi Tunjuk Arief Prasetyo Adi, Plt Menteri Pertanian

*Firli Bantah Pimpinan KPK Diduga Peras Mentan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), merespons pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari jabatannya pada Kamis (5/10). Menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, menjadi pelaksana tugas Menteri Pertanian.

“Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arif Prasetyo Kepala Badan Pangan,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jumat (6/10). Jokowi menunjuk Arief demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Pasalnya, selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan Bapanas dan Bulog dalam mengurus pangan. Peristiwa ini membuat nama Arief mendapat perhatian publik. Termasuk soal besar harta kekayaan yang dimilikinya saat ini, Rp18,34 miliar. Angka itu berasal dari harta Rp20,49 miliar, kurangi utang Rp2,14 miliar. Untuk diketahui, SYL mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Mentan, karena tengah terseret dalam dugaan kasus korupsi di tubuh Kementan. KPK menyebut, ada 3 klaster besar dugaan korupsi. Saat ini yang baru diselidiki, klaster pertama. BACA JUGA : Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Peras Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo KPK Bahkan sudah mencegah anggota keluarga SYL, bepergian ke luar negeri selama enam bulan, atau hingga April 2024. Yakni istri SYL, Ayun Sri Harahap yang berprofesi dokter. Anak SYL, Indira Chunda Thita yang anggota DPR. Cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati, yang berstatus mahasiswa.

“Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, maka sebagai bentuk back up dan support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan 9 orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (6/10).

Enam orang lainnya dari Kementan. Yakni SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. BACA JUGA : Geledah Rumah Mentan, KPK Temukan Puluhan Miliar dan Senjata Api Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kabiro Organisasi dan Kepegawaian Zulkifli. Direktur Pupuk dan Pestisida Tommy Nugraha, serta Kabiro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Sukim Supandi. Pengajuan cegah ini ditujukan pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk 6 bulan pertama. Sampai dengan April 2024, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. “KPK meminta para pihak tersebut bersikap kooperatif menghadiri pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka apabila dipanggil tim penyidik,” katanya.