Instalasi PDAM Tirta Betuah Banyak Masalah, Pelanggan Keluhkan Suplai Air yang Kurang dan Jadwal Pengaliran ya

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID - Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, baru-baru ini memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk mengatasi permasalahan distribusi air bersih kepada pelanggan. Turut hadir dalam rakor ini direktur PDAM Tirta Betuah Banyuasin dan 18 pemimpin kantor cabang PDAM Tirta Betuah di ruang rapat Sekda Banyuasin. Erwin Ibrahim, Sekda Banyuasin, mengungkapkan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk menanggapi keluhan dan pengaduan dari pelanggan PDAM Tirta Betuah. Salah satu keluhan utama adalah pasokan air bersih yang hanya tersedia sekali seminggu, terutama saat musim kemarau yang panjang. Kondisi ini sangat mengganggu kebutuhan air sehari-hari masyarakat. Pemerintah kabupaten Banyuasin telah memprioritaskan penyelesaian masalah ini dan berkomitmen untuk segera mencari solusi terkait dengan masalah instalasi PDAM yang sudah tua. BACA JUGA : Distribusi Air Tersendat Berbulan-bulan, Warga Muara Enim Numpang Mandi di Kantor PDAM Erwin Ibrahim menjelaskan, "Kita bertekad untuk segera mencari jalan perbaikan instalasi PDAM kita yang sudah tua." Masalah utama adalah kondisi instalasi yang sudah tua, banyak pompa yang rusak, intake yang bermasalah, booster yang perlu perbaikan, dan berbagai masalah lainnya. Erwin Ibrahim menekankan, "Persoalannya sama di setiap cabang." Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah dengan memprioritaskan revitalisasi instalasi PDAM Tirta Betuah di titik-titik dengan jumlah pelanggan yang banyak. BACA JUGA : Krisis Air Bersih di Makarti Jaya, Warga Terancam Kekeringan Akibat Kemarau Panjang Seperti pangkalan balai, betung, talang kelapa, dan kenten. Tetapi, pemerintah juga akan memperhatikan titik-titik lain yang memerlukan perbaikan. Tim gabungan akan melakukan identifikasi kondisi instalasi dan perangkat pendukung yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, tim akan mencari berbagai metode pembiayaan perbaikan, termasuk kerjasama, investasi, permodalan, dan bantuan dari pemerintah pusat.