Kejaksaan Negeri Lahat Terima Surat Kuasa Khusus dari Inspektorat Lahat untuk Penagihan Kewajiban Pembayaran

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 31 Jan 2025 - 17:55

Kejaksaan Negeri Lahat terima Surat Kuasa Khusus dari Inspektorat untuk menagih kewajiban pembayaran proyek bermasalah, guna memulihkan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id --

Secara keseluruhan, total kewajiban yang belum terbayar dan perlu segera dipulihkan mencapai Rp 4.613.814.521,59.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Lahat untuk mengoptimalkan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015, dalam rangka mendukung pemulihan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan langkah hukum ini, seluruh kewajiban yang belum terbayar dapat segera dipenuhi, dan masyarakat serta negara dapat memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.(

kejaksaan negeri lahat terima surat kuasa khusus dari inspektorat lahat untuk penagihan kewajiban pembayaran                            lahat, sumateraekspres.id  - kejaksaan negeri lahat, melalui tim jaksa pengacara negara, menerima surat kuasa khusus (skk) dari inspektorat kabupaten lahat, jumat (31/1) .
surat tersebut terkait dengan permohonan bantuan hukum untuk menagih kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek yang ditemukan memiliki kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri).
dijelaskan kepala kejaksaan negeri lahat toto roedianto s.sos sh mh melalui kasi intel zitt mutaqqin sh mengungkapkan.
baca juga:honda vario 160, motor matic futuristik dengan harga bersahabat, nyaman untuk kebutuhan harian
baca juga:aerox track day, nikmati sensasi berkendara super sport aerox alpha di sirkuit sentul
bahwa dalam penerimaan skk tersebut, kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri lahat, sukma frando, s.h., m.h, bersama timnya, akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memulihkan keuangan negara, khususnya terkait dengan beberapa proyek infrastruktur dan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
berdasarkan temuan bpk ri, sejumlah proyek yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) serta dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan (prkpp) kabupaten lahat, ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
baca juga:bspji palembang gelar 'sapa pelanggan' untuk tingkatkan layanan dan kepercayaan pelaku industri sumbagsel
baca juga:kejaksaan negeri lahat terima surat kuasa khusus untuk pulihkan keuangan negara sebesar rp 4,85 miliar
total kerugian yang tercatat dari proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mencapai rp 1.337.462.723,38. meskipun sebagian telah ditagih dan dibayar, masih terdapat sisa sebesar rp 742.363.757,63 yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga.
selain itu, proyek hibah pada dinas pupr dan organisasi koni kabupaten lahat tercatat mengalami kekurangan sebesar rp 1.744.746.290, dengan sisa kewajiban yang harus dibayar mencapai rp 1.339.746.290 setelah pembayaran sebagian dilakukan.
terkait dengan pengelolaan dana desa, temuan apip terhadap 18 desa menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar rp 2.587.844.118,96.
sejauh ini, inspektorat kabupaten lahat telah berhasil memulihkan sebagian dana tersebut, namun masih ada sisa sebesar rp 2.531.705.473,96 yang perlu ditagih.
baca juga:pelaku penganiayaan balita 11 bulan ditangkap, tersangka ungkapkan alasan di balik perbuatannya
baca juga:febryanto jabat plt kepala rutan prabumulih, fokus pemberantasan hp dan narkoba
secara keseluruhan, total kewajiban yang belum terbayar dan perlu segera dipulihkan mencapai rp 4.613.814.521,59.
kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan negeri lahat untuk mengoptimalkan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, sesuai dengan peraturan jaksa agung no. per-025/a/ja/11/2015, dalam rangka mendukung pemulihan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:ibu rumah tangga ditangkap polisi usai gelapkan uang muka kredit motor
baca juga:polres lubuklinggau tindak tegas anggotanya, satu dipecat, satu masih diproses
"dengan langkah hukum ini, seluruh kewajiban yang belum terbayar dapat segera dipenuhi, dan masyarakat serta negara dapat memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.(