Intervensi Kebijakan 'Salah, Laju Pengentasan Kemiskinan Sumsel Melambat: Penurunan Hanya 0,2 Persen Per Tahun

Reporter: Ardila |

Editor: Novis |

Rabu , 11 Dec 2024 - 12:25

Penurunan kemiskinan di Sumsel hanya 0,2 persen per tahun. Kebijakan berbasis data jadi solusi! Foto: dila/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Laju pengentasan kemiskinan di Sumsel terbilang sangat lambat. Selama rentan 15 tahun (2014-2024) penurunan kemiskinan hanya 0,2 persen.

Dimana dari 11 persen turun dikisaran 10 persen. Hal ini terjadi banyak faktor. Salah satunya, salahnya intervensi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Edi Safrijal, Spesialis Koodiantor Pemerintah Pusat - Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan saat rapat koordinasi Penanggulan Kemiskinan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting, di Beston (11/12).

"Selama 10 tahun terakhir, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Sumsel hanya mencapai 0,2 persen per tahun. Pada periode 2014- 2024," kata dia

BACA JUGA:Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

Ia pun menekankan, pendekatan yang tepat adalah menciptakan kebijakan yang berfokus pada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan infrastruktur.

"Masa iya, hingga sekarang penurunan kemiskinan hanya 10 persen? Artinya, ada yang salah dalam kebijakan yang dilakukan. Fokus yang terlalu besar pada infrastruktur mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat,"katanya.

Ia pun menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Sumsel menunjukan baik namun perlu diketahui bahwa hanya menjangkau kelas menegah.

Karena mereka, sehat, punya network dan pendidikan tinggi dan lainnya. Sedangkan yang miskin tidak ada.

"Maka, bukan pertumbuhan ekonomi didorong tetapi menginklusifkan pertumbuhan ekonomi. Bukan apa apa ya, kalau tidak bisa diakses mereka yang miskin maka pertumbuhan ekonomi itu belum memberikan kontribusi terhadap kesejateraan. Ya bisa dibilang pertumbuhan tidak berkualitas,"

Untuk menciptakan perubahan nyata, langkah pertama adalah merumuskan kebijakan yang berbasis data dengan target yang jelas.

"Kita harus punya rumus yang jelas tentang kemiskinan, termasuk siapa yang membutuhkan intervensi, dari mana harus memulai, dan langkah apa yang paling efektif dilakukan," katanya.

intervensi kebijakan 'salah, laju pengentasan kemiskinan sumsel melambat: penurunan hanya 0,2 persen per tahun                            palembang, sumateraekspres.id - laju pengentasan kemiskinan di sumsel terbilang sangat lambat. selama rentan 15 tahun (2014-2024) penurunan kemiskinan hanya 0,2 persen.
dimana dari 11 persen turun dikisaran 10 persen.  hal ini terjadi banyak faktor. salah satunya, salahnya intervensi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah
hal tersebut diungkapkan koordinator penanggulangan kemiskinan edi safrijal, spesialis koodiantor pemerintah pusat - daerah untuk penanggulangan kemiskinan saat rapat koordinasi penanggulan kemiskinan dan tim percepatan penurunan stunting, di beston (11/12). 
 "selama 10 tahun terakhir, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di sumsel hanya mencapai 0,2 persen per tahun. pada periode 2014- 2024," kata dia
baca juga:pajang tumpukan uang rp288 miliar bb kasus korupsi, coba untuk rakyat miskin 
baca juga:tekan angka kemiskinan ekstrem
ia pun menekankan, pendekatan yang tepat adalah menciptakan kebijakan yang berfokus pada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan infrastruktur.
"masa iya, hingga sekarang penurunan kemiskinan hanya 10 persen? artinya, ada yang salah dalam kebijakan yang dilakukan. fokus yang terlalu besar pada infrastruktur mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat,"katanya.  
ia pun menegaskan, pertumbuhan ekonomi di sumsel menunjukan baik namun perlu diketahui bahwa hanya menjangkau  kelas menegah.
karena mereka,  sehat, punya network dan pendidikan tinggi dan lainnya. sedangkan yang miskin tidak ada.
"maka, bukan pertumbuhan ekonomi didorong tetapi menginklusifkan pertumbuhan ekonomi. bukan apa apa ya, kalau tidak bisa diakses mereka yang miskin maka pertumbuhan ekonomi itu belum memberikan kontribusi terhadap kesejateraan. ya bisa dibilang pertumbuhan tidak berkualitas," 
untuk menciptakan perubahan nyata, langkah pertama adalah merumuskan kebijakan yang berbasis data dengan target yang jelas.
"kita harus punya rumus yang jelas tentang kemiskinan, termasuk siapa yang membutuhkan intervensi, dari mana harus memulai, dan langkah apa yang paling efektif dilakukan," katanya.  
baca juga:dapat kurangi kemiskinan, oplah lahan 4600 hektar
baca juga:serap banyak tenaga kerja, sektor pertanian masih miskin, pengentasan kemiskinan tanpa data bakal percuma
diakui edi, pengentasan kemiskinan dan stunting ini perlu langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures) dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.   
"kemiskinan dan stunting adalah dua isu yang tidak dapat dipisahkan. upaya penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan besar dimana  tingkat penurunan yang relatif lambat meskipun berbagai intervensi kebijakan dan  dukungan anggaran telah dilakukan," ulas dia. 
diakuinya, pengentasan kemiskinan di sumsel menghadpai tantangan apalagi sumsel memiliki karakteristik unik. dimana, ada  kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi sehingga selalu berada dalam risiko jatuh ke garis kemiskinan.
"indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah ini menjadi indikator penting yang harus diawasi secara konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pendapatan masyarakat lebih merata," 
berdasarkan data, kata edy, sekitar 70 persen garis kemiskinan disumbang oleh pengeluaran untuk makanan, seperti beras, telur, daging ayam, dan rokok. beras sendiri menyumbang 10 persen dari garis kemiskinan, sedangkan rokok menjadi penyumbang terbesar kedua.
"makanya sembako menjadi penting karena kondisi ini menunjukkan  kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok sangat penting untuk mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin," 
untuk itu, masih kata edi, mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan  akses pangan. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok seperti beras, telur, dan daging ayam melalui pengendalian harga dan operasi pasar.  
baca juga:kemiskinan picu money politic
baca juga:petani berkutat kemiskinan, pejabat pertanian terima suap ratusan juta hingga miliaran rupiah
lalu, pengendalian  rokok mengingat  pengurangan konsumsi rokok, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, karena tidak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan gizi dan perluasan program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan inovatif dan berbasis data. 
"target penurunan kemiskinan yang lebih signifikan, perlu pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan sosial  menjadi bagian integral dari strategi ini," 
kata dia, langkah ini bukan hanya soal data, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"jika dijalankan dengan serius, sumsel dapat mencapai target pengurangan kemiskinan sekaligus mengurangi angka stunting di wilayahnya.
masih kata dia, penanggulangan kemiskinan tidak hanya terbatas pada upaya membantu mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan. tantangan yang lebih besar adalah mencegah masyarakat rentan jatuh ke dalam kemiskinan akibat berbagai tekanan ekonomi.
"kita harus menjaga masyarakat yang rentan miskin agar tidak terjun bebas. ini berat, salah intervensi maka mereka yang miskin bisa semakin jatuh," tegas dia.
kemudian, penangganan  kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan. program seperti bantuan sosial memang dapat memberikan bantuan cepat, tetapi tidak memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
bansos tidak baik untuk keberlanjutan. yang diperlukan adalah pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat, meskipun ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah," tambahnya.  
maka, masih kata dia,  penguatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat rentan.
selain itu, intervensi kebijakan juga harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan tercukupi untuk mencegah masyarakat rentan masuk ke lingkaran kemiskinan yang lebih dalam.  
baca juga:10.644 kk berpenghasilan rp10 ribu/hari, data dan deteksi warga miskin 
baca juga:kabupaten lahat catat penurunan angka kemiskinan ekstrem tertinggi dalam tiga tahun terakhir
masyarakat rentan adalah kelompok yang sangat berisiko jatuh ke dalam kemiskinan jika menghadapi guncangan ekonomi.
"jika intervensi salah atau tidak tepat sasaran, kelompok rentan ini dapat menjadi masyarakat miskin baru," katanya. oleh karena itu, kebijakan harus dirancang secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka.  
pendekatan yang hanya berfokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan pembangunan manusia telah terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
"oleh karena itu, kebijakan ke depan harus lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan manusia, seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi berbasis komunitas, serta kebijakan kesehatan yang lebih inklusif," 
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
"dengan kebijakan yang terarah dan komitmen yang kuat, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara lebih signifikan dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," pungkas dia.